Tambang Ilegal Rusak Lingkungan

0
1583

SERANG – Keberadaan tambang tanpa izin di wilayah Lebak dan Kabupaten Serang berdampak terhadap kerusakan lingkungan.

Di Lebak, akibat pertambangan ilegal merugikan masyarakat karena dituding menjadi salah satu penyebab banjir bandang dan longsor dahsyat di awal tahun 2020.

Kegiatan pertambangan di Bumi Multatuli ini tersebar di beberapa kecamatan. Seperti di  Kecamatan Rangkasbitung, Sajira, Banjarsari, Cihara, Cimarga, dan Bayah. Tambang emas tersebar di Kecamatan Cibeber, Bayah, Panggarangan, Cihara, dan Lebakgedong. Tambang batubara di Kecamatan Panggarangan, Bayah, Bojongmanik, Cilograng, dan Cihara. Sementara  galian tanah di Kecamatan Maja, Curugbitung, Sajira, Cibadak, dan Cikulur.

Tambang pasir di Citeras, Kabupaten Lebak, yang beroperasi sejak awal 2000-an masih beraktivitas sampai sekarang. Di sana, ada beberapa perusahaan tambang yang masih beroperasi. Namun, sebagian besar pengusaha tambang telah meninggalkan lokasi pertambangan. Tidak ada upaya pemulihan lingkungan setelah kegiatan tambang selesai. Karena itu, di wilayah Citeras dan sekitarnya ditemukan banyak kolam besar dengan kedalaman lebih dari tiga meter yang menjadi bekas tambang pasir.

Kolam-kolam besar yang membentuk danau ditinggalkan begitu saja oleh pengusaha tambang. Tidak ada upaya reklamasi memulihkan kondisi lahan pasca-tambang. Bekas galian tambang membahayakan keselamatan masyarakat.

Sementara  di Cimarga belasan tambang pasir masih aktif beroperasi. Tiap hari, lalu lalang kendaraan dengan muatan pasir basah dan overtonase melintas di Jalan Raya Leuwidamar dan Jalan Maulana Hasanudin.

Keberadaan angkutan pasir dikeluhkan masyarakat karena mengakibatkan jalan licin, kotor, dan dituding penyebab kerusakan jalan yang dibangun pemerintah dengan anggaran miliaran rupiah.

Di Banjarsari, tambang pasir ilegal bebas beroperasi. Tambang pasir berizin dan tidak berizin di beberapa desa di kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang ini telah berkontribusi terhadap pendangkalan sungai. Pada awal Desember 2020 terjadi banjir besar yang merendam ribuan rumah di Banjarsari. Banjir luapan sungai Ciliman dan Cilemer dituding akibat pendangkalan sungai karena limbah tambang pasir mengalir ke sungai dan ke persawahan.

Untuk tambang emas dan batubara, lubang-lubang tambang di lokasi tambang dibuat masyarakat. Sebagian besar, tambang emas dan batubara merupakan pertambangan rakyat terletak di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Jumlah pertambangan emas tanpa izin (PETI) di TNGHS mencapai ratusan dan tersebar di Kecamatan Cibeber, Lebakgedong, dan Bayah.

Dalam satu blok terdapat puluhan lubang tambang emas yang digali para gurandil (sebutan penambang emas tanpa izin). Di antaranya di blok Gang Panjang terdapat 32 lubang dan 160 tenda Peti, Blok Cisoka 77 lubang dan 87 tenda Peti, Blok Sampay 14 lubang dan 64 tenda Peti. Selanjutnya, di Blok Ciawitali terdapat 13 lubang dan 87 tenda PETI, Blok Cikatumbiri 20 lubang tambang, Blok Pasiripis 7 lubang tambang, Blok Ciburuluk 15 lubang tambang, dan Blok Pasirwiru 20 lubang tambang dan 8 tenda Peti.

Jarak antara permukiman penduduk dengan lokasi tambang membuat gurandil menginap di kawasan TNGHS. Mereka mendirikan tenda dan membuat saung untuk beristirahat. Tidak hanya itu, ketika melubang (membuat lubang tambang) para gurandil menebang pohon di kawasan TNGHS. Kondisi ini menjadi penyebab longsor dan banjir bandang awal 2020.

KORBAN JIWA

Tidak hanya itu, longsor di kawasan TNGHS yang menjadi lokasi Peti beberapa kali terjadi dan mengakibatkan korban jiwa. Pada 6 Desember 2016, 11 gurandil tewas tertimbun di Gunung Sanggabuana, Blok Cikopo, Desa Citorek Timur, Kecamatan Cibeber. Teranyar, enam penambang emas tanpa izin juga tertimbun longsor di kawasan TNGHS pada 6 Desember 2020.

Kepala Seksi Pengawasan TNGHS Wilayah 1 Kabupaten Lebak, Siswoyo menyatakan, lubang tambang emas di kawasan TNGHS mencapai ratusan dan tersebar di beberapa kecamatan. Lubang tambang emas beberapa kali ditertibkan pengelola kawasan TNGHS bersama kepolisian dan pemda. Namun, beberapa hari setelah dilakukan operasi penertiban, penambang emas tanpa izin kembali melakukan kegiatan penambangan.

“Jadi penertiban lubang tambang bukan solusi mengatasi persoalan penambangan emas ilegal di kawasan TNGHS,” kata Siswoyo kepada Radar Banten.

Dijelaskan, hasil diskusi di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, solusi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan tambang emas ilegal di TNGHS, yakni dengan mengembalikan masyarakat menjadi petani. Termasuk melakukan kegiatan pemberdayaan di kantong-kantong masyarakat yang menjadi penambang emas di Taman Nasional. Upaya tersebut butuh sinergi antara pengelola TNGHS, pemerintah pusat, daerah, dan tokoh masyarakat.

“Sosialisasi harus intensif dilakukan kepada masyarakat yang menjadi penambang emas. Mereka harus diberikan pemahaman yang komprehensif tentang bahaya tambang emas dan bahan kimia yang digunakan untuk pengolahan hasil tambang,” jelasnya.

Dengan kerja sama dari semua komponen masyarakat, Siswoyo yakin secara bertahap membuat penambang meninggalkan lubang tambang emas di Taman Nasional. Mereka akan melakukan kegiatan ekonomi dan pertanian dengan bantuan dari pemda. Mulai dari produksi sampai ke pemasaran produk. Termasuk, mengoptimalkan potensi wisata dan pertanian yang ada di Kecamatan Lebakgedong, Cibeber, dan Bayah.

“Pemberdayaan masyarakat akan menjadi kunci dalam penanganan persoalan tambang emas di TNGHS. Itu akan kita lakukan bersama dengan pemerintah daerah dan pusat,” ungkapnya.

PATUH ATURAN

Pengusaha tambang pasir di Cimangenteung, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Darmawan menegaskan, telah menjalankan usaha tambang pasir sejak usia muda. Di Lebak, tambang pasir yang dikelolanya sudah beroperasi pada 2004-2005. Dia dikenal sebagai sosok pengusaha tambang yang patuh terhadap aturan pertambangan.

Instalasi pengolahan limbah (IPAL) tambang pasir dikelola dengan baik dan hasil tambang diangkut sesuai dengan tonase jalan. Bahkan, tidak ada pasir basah yang keluar dari lokasi tambang  karena Darmawan meniriskan terlebih dahulu pasir hasil tambang sebelum dijual kepada konsumen.

“Luas lahan pertambangan yang saya kelola di sini 40 hektare dan baru 15 hektare yang digarap selama kurang lebih 15 tahun,” terangnya.

Dia menginformasikan, pasir merupakan benda politis strategis pembangunan. Tanpa pasir, tidak mungkin kegiatan pembangunan dapat dijalankan. Kegiatan pertambangan semestinya tidak boleh ada dampaknya terhadap kerusakan lingkungan.

“Pertambangan tidak boleh dilakukan semau-maunya. Jalankan aturan pertambangan sesuai undang-undang,” tegasnya.

Terpisah, pengusaha tambang pasir di Banjarsari Riyanto Kwok mengaku, tiap hari memproduksi 300 kubik pasir. Pasir tersebut dijual kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan pembangunan. Namun, dia mengakui tambang pasir yang dikelolanya belum berizin. Perizinan tambang pasir masih berproses di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banten.

“Dalam sehari, perusahaan bisa memproduksi 300 kubik dan dijual bebas kepada masyarakat di wilayah Banten dan Jakarta,” ungkap Riyanto kepada wartawan di Mapolres Lebak.

Riyanto merupakan tersangka kasus tambang pasir ilegal yang ditangani Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak. Selain Riyanto, pengusaha tambang pasir di Keusik atas nama Bayu juga ditetapkan sebagai tersangka, karena tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUO) dari Pemprov Banten.

“Ada dua orang bos tambang pasir ilegal di Banjarsari yang telah ditetapkan tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Lebak, yakni Riyanto Kwok dan Bayu,” kata Kasatreskrim Polres Lebak AKP David Adhi Kusuma.

Selain menangani kasus tambang pasir ilegal, Satreskrim Lebak juga menangkap dua bos tambang emas di kawasan TNGHS di Cibeber berinisial D dan R. Kasus tambang emas ilegal ini sudah tahap dua di Kejaksaan Negeri Lebak. Penyidik segera melimpahkan kasus ke Kejari Lebak.

“Para tersangka tambang pasir ilegal melanggar Pasal 158 Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan ancaman lima tahun penjara dan denda 100 miliar. Sementara itu, bos tambang emas melanggar Pasal 161 UU 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan ancaman 10 tahun penjara,” terangnya.

TUTUP YANG ILEGAL

Hal senada diungkapkan pengusaha tambang legal di Pabuaran, Kabupaten Serang. Direktur PT Telaga Kencana Prima Maman Edi Samuti mengatakan, keberadaan galian ilegal merugikan pengusaha legal. Misalnya, dari sisi harga pengusaha legal kalah bersaing dari harga jual.

“Iya dirugikan. Mereka (pengusaha galian pasir ilegal-red) bisa menjual lebih murah. Kita harus bayar retribusi sesuai ketentuan pemerintah,” ujarnya saat ditemui di lokasi galian pasir Kampung Tongleng, Desa Pancanegara, Kecamatan Pabuaran, Rabu (30/12).

Kata pria yang akrab disapa Maman itu mengaku memperbaharui izin usaha pertambangan (IUP) dari Pemprov Banten per 31 Maret 2020 sampai 2025 di area lahan seluas 20 hektare dengan kemampuan produksi 100 kubik per hari. “Profesional sistemnya, kalau pengen tenang usahanya ya berizin,” terangnya.

Maman mengungkapkan, ada dua lokasi pertambangan pasir yang berada di lokasi tersebut. Ia enggan menyebutkan kepemilikan dan status perizinannya. Ia meminta pemerintah melakukan pembinaan terhadap perusahaan tambang yang tak memiliki izin. “Yang enggak punya izin coba dibina. Mau enggak dia mengurus izin. Kan orang pengin makan. Kalau sekali, dua kali diperingatkan tetap begitu saja baru ditutup,” terangnya. (tur-fdr/air)