Tanah Ulayat Diduga Diprivatisasi, Warga Sangiang Datangi Pemkab

0
942 views
Massa menggelar aksi unjuk rasa terkait sengketa Pulau Sangiang, Kamis (3/8).

SERANG – Barisan Tani Pulau Sangiang (BTPS) menggelar aksi demo di depan Kantor Bupati Serang, Kamis (3/8). Mereka mengadukan tanah ulayat atau tanah adat di Pulau Sangiang, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang yang diduga diprivatisasi oleh PT Pondok Kalimaya Putih (Green Garden).

Sebelumnya, Selasa (2/8) warga Pulau Sangiang itu berunjuk rasa di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Serang, namun belum ada respon sama sekali.

Sopian Sauri, warga Pulau Sangiang menginginkan 54 Kepala Keluarga yang tinggal di destinasi wisata di Kabupaten Serang itu agar tidak lagi diusik oleh pihak swasta. Ia menjelaskan bahwa perusahaan swasta melakukan somasi supaya seluruh warga yang tinggal di sana terusir dari tempat tinggalnya.

“Kami ingin tidur nyenyak, tidak diusik oleh swatsa. Sudah lama mereka (swasta,-Red) melakukan berbagai macam pengusikan. Agar kami tidak betah, mereka menebar hama dan babi di Pulau Sangiang,” ungkapnya, Kamis (3/8).

Bahkan beberapa warga Pulau Sangiang, kata dia, terjerat pasal 385 KUHP yang diduga kuat sebagai alat kekuasaan untuk mengusir warga dari tanah milik warga oleh PT Pondok Kalimaya Putih (Grend Garden). Karena pada faktanya, terang Pian, mereka sudah mendiami tanah tersebut secara turun-temurun, secara adat atau ulayat. “Sejarah tanah kami diberikan oleh Kerajaan Sultan Hasanuddin dari Kerajaan lampung,” ungkapnya.

“Sengketa antara warga Pulau Sangiang dan pihak korporasi diduga kuat adanya maladministrasi yang dilakukan oleh pihak pemerintahan desa dan BPN Kabupaten Serang medio 1991. Ketika pihak desa mendatangi warga untuk melakukan pengukuran lahan warga dengan alasan akan mensertifikasi tanah warga, dalam pengukuran tersebut tidak melibatkan masyarakat sehingga sampai pengukuran telah selesai dilakukan, diduga adanya rekayasa pengalihan status kepemilikan tanah warga menjadi milik perusahaan,” ucapnya.

Hal itu, terang Pian, diketahui warga sewaktu akan melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan ternyata sudah diblokir pemerintah setempat, dengan alasan bahwa lahan tersebut sudah menjadi milik PT Pondok Kalimaya Putih (PKP) seluas 1.896.00 M2. (Anton Sutompul/antonsutompul1504@gmail.com)