Tangerang Raya Bersiap PSBB

0
15.228 views
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengikuti rapat terbatas melalui telekonferensi dengan kepada daerah se-Jabodetabek di ruang kerjanya, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Rabu (8/4).

Skema Jaring Pengaman Sosial Dikaji

TANGERANG – Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta akan berdampak pada daerah sekitarnya. Untuk di Provinsi Banten, Tangerang Raya yang meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang bersiap menerapkan kebijakan serupa. Ketiga wilayah ini sedang mempersiapkan segala hal mulai dari administrasi, penganggaran, dan berbagai hal lainnya.

Walikota Tangerang Arief R Wismansyah serius mengikuti rapat terbatas telekonferensi dengan kepala daerah se-Jabodetabek, kemarin

Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, Pemkot Tangerang telah mengajukan surat kepada Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) terkait rencana pelaksanaan PSBB di wilayah Kota Tangerang. “Suratnya dikirim hari ini (kemarin-red), intinya meminta arahan tentang rencana PSBB. Mekanismenya akan diatur lebih lanjut menunggu arahan dari provinsi,” katanya kepada awak media saat ditemui di Puspemkot Tangerang, Rabu (8/4).

Kata Arief, ia sudah berkoordinasi dengan Tangsel dan Kabupaten Tangerang untuk mengkaji dan menerapkan PSBB untuk mengoptimalkan memutus rantai virus corona di Tangerang Raya. Arief bahkan telah mempersiapkan anggaran jika PSBB akan diberlakukan. “Kami mempersiapkan anggaran hingga Rp138 miliar untuk memberi bantuan warga tidak mampu maupun masyarakat yang terdampak corona untuk meringankan kebutuhan hidup,” ungkapnya.

Arief menjelaskan, dari hasil pendataan pekerja sosial masyarakat (PSM) dengan RT dan RW serta diverifikasi kelurahan-kelurahan ada sekira 64 ribu data jaring pengaman sosial (JPS) atau masyarakat tidak mampu dan masyarakat terdampak corona seperti ojol, PKL, karyawan yang di-PHK atau dirumahkan. “Kami menyiapkan bantuan, pemerintah pusat juga dan kami harap Pemprov juga, jadi bantuan akan berlapis,” ungkapnya.

Untuk pemberian bantuan, Arief memastikan pendataan dan verifikasi dilakukan secara berlapis, Pemkot Tangerang juga memiliki aplikasi SIRONA (Usir Corona) yang menunjukkan berapa yang ada (yang harus dibantu-red) dan berapa yang disalurkan. “Masyarakat juga bisa ikut momonitor penyalurannya,” jelasnya.

Pemkot Tangerang juga mendorong pembuatan Kampung Siaga Corona (SIGACOR) di seluruh RT untuk memaksimalkan persiapan jika PSBB diterapkan. “Dalam Kampung SIGACOR kami membuat Lumbung Tangerang Bersedekah, jadi sertiap masyarakat menyumbang beras satu gelas dan disetorkan ke RW,” tuturnya.

Untuk memastikan ketersedian pangan, melalui Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) dan PD Pasar Anyar menyiapkan layanan daring di setiap pasar termasuk pasar swasta. “Kami menyiapkan nomor yang bisa dihubungi, nanti warga bisa menghubungi nomor tersebut untuk berbelanja dan akan diantarkan langsung ke rumah,” urainya.

Menurut Arief, penerapan physical distancing merupakan cara paling efektif untuk memutus rantai penularan corona dan melalui PSBB penerapannya akan lebih optimal. Ia juga berharap PSBB dilakukan oleh Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. “Agar lebih efektif dan maksimal, mengingat banyak pergerakan masyarakat dari kabupaten (Kabupaten Tangerang-red) dan Tangsel,” jelasnya.

KAJI SKEMA JARING PENGAMAN SOSIAL

Sementara itu, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar siap menerapkan kebijakan PSBB di wilayahnya. Tetapi kebijakan tersebut, kini masih dalam kajian mulai dari penyelarasan jaring pengaman sosial.

Terlebih di Kabupaten Tangerang banyak perusahaan industri di luar kategori industri yang diperbolehkan beroperasi seperti industri alas kaki, garmen, peleburan baja, dan lainnya. “Jaring pengaman sosial perlu pendalaman dan perhitungan yang lebih, akurat. Kita perlu kajian yang mendalam untuk menyiapkan dan menerapkan PSBB ini,” kata Zaki di ruang kerjanya.

Dalam mengkaji kebijakan tersebut, Zaki melakukan rapat terbatas yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan diikuti oleh Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan kepala daerah lain yang termasuk dalam wilayah Jabodetabek melalui video telekonferensi di ruangannya, kemarin.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Moch Maesyal Rasyid mengatakan, anggaran untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp240 miliar. Terbagi Rp90 miliar untuk pembelian APD, disinfektan, hand sanitizer, dan isolasi PDP ringan di Griya Anabatic Dasana Indah, Kelurahan Bojongnangka, Kecamatan Kelapadua. Sementara Rp150 dialokasikan untuk pengaman jaring sosial. Ditambah lagi, bantuan keuangan dari Provinsi Banten senilai Rp13,8 miliar yang berarti, anggaran secara keseluruhan di Kabupaten Tangerang ada Rp253,8 miliar.

“Saat ini kami lagi fokus merumuskan soal proses pendistribusian anggaran pengaman sosial bagi setiap masyarakat yang terdampak virus itu. Apakah pendistribusian berupa sembako atau uang tunai. Selain itu, kita minta Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan untuk mendata masyarakat yang terdampak, seperti tenaga kerja yang dirumahkan, ada juga industri olahan, home industry atau UMKM,” ungkapnya, di lantai 3 Kantor Bupati Tangerang, Tigaraksa, Rabu (8/4).

Sementara itu, di tempat yang sama, Asisten Daerah I Kabupaten Tangerang Hery Heryanto menerangkan, jaring pengaman sosial akan diberikan berbentuk sembako senilai Rp1 juta untuk tiap kepala keluarga. “Tapi nilainya belum pasti, masih disinkronkan dengan wilayah yang ada di Jabodetabek,” katanya.

Sama halnya dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangsel juga berencana memberlakukan PSBB. Langkah itu dilakukan mengingat penyebaran virus corona atau Covid-19 yang makin meluas. “Analisa sudah kita lakukan. Tangsel sudah daerah pandemi dan masuk zona merah, sehingga ini (PSBB) perlu dilakukan,” ujar Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, Rabu (8/4).

Kata Airin, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan kabupaten kota terdekat. Sebab, banyak hal yang perlu disiapkan jika PSBB itu diberlakukan.”PSBB tidak hanya di DKI Jakarta dan Tangsel saja, namun perpindahan penduduk atau transportasi setiap daerah yang terintegrasi harus kompak, ketersediaan pangan dan lainnya harus ada, sehingga kita pun harus menunggu arahan dari Provinsi,” tuturnya.

Menunggu hingga PSBB diberlakukan, Airin berharap agar sementara ini masyarakat tetap melakukan pencegahan yang telah dianjurkan.”Kita jalankan yang terbaik, kita kerjakan dari hulu ke hilir, yakni bagaimana melakukan pencegahan, seperti jaga jarak, cuci tangan hingga bersih. Bagaimana untuk diam di rumah saja kalau enggak perlu-perlu amat jangan keluar,” paparnya. (one-mg04/air/ags)