Tanpa Persetujuan Eksekutif, Dewan Ngotot Rangkasbitung Jadi Kawasan Pertambangan

0
2052

LEBAK – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berlangsung alot. Panitia khusus (Pansus) DPRD Lebak memasukan usulan Kecamatan Rangkasbitung menjadi kawasan peruntukan pertambangan tanpa persetujuan dari eksekutif.

Alkadri, Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan Setda Lebak, mengatakan, pada draf Raperda RTRW Pemkab mengusulkan 15 kecamatan masuk dalam kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam. Kecamatan Rangkasbitung tidak dimasukan dalam 15 kecamatan tersebut. Tapi, pada pembahasan pertama, Dewan ngotot memasukan Kecamatan Rangkasbitung dalam kawasan pertambangan.

“Iya, dalam draf Raperda RTRW, Kecamatan Rangkasbitung enggak kita masukan. Tapi, Pansus memasukan Rangkasbitung jadi kawasan pertambangan dan sudah diketok tanpa persetujuan eksekutif,” kata Alkadri kepada Radar Banten, Selasa (25/5).

Dia mengungkap, dasar pertimbangan pemerintah tidak memasukan Rangkasbitung menjadi kawasan pertambangan, karena pada Perda 2 Tahun 2014 kecamatan Rangkasbitung sudah dihilangkan dari kawasan pertambangan. Tapi sekarang Dewan memasukan kembali. Ini jelas suatu kemunduran.

Apalagi, Rangkasbitung notabenenya ibu kota kabupaten dan dampak pertambangan di wilayah Rangkasbitung telah merusak lingkungan, mengganggu aktivitas masyarakat, dan berpotensi merusak infrastruktur. Bahkan, jarak antara lokasi tambang dengan pemukiman dan rel kereta api cukup dekat, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan manusia.

“Kita harap, pansus DPRD Lebak mempertimbangkan untuk menghilangkan kecamatan Rangkasbitung dari kawasan pertambangan mineral bukan logam,” tegasnya.(Mastur)