Target Pajak Daerah Kabupaten Lebak Rp47 M Terlampaui

Lebak
Bupati Iti Octavia Jayabaya (jilbab berkaca mata) dan Ketua Kadin Provinsi Banten Mulyadi Jayabaya (kanan) membayar pajak di sela Gebyar Apresiasi Pajak Daerah 2015 dan launching SPPT PBB-P2 Kabupaten Lebak 2016, Kamis (18/2/2016). (Foto: Ence)

RANGKASBITUNG – Patut diacungi jempol, kesadaran masyarakat Kabupaten Lebak untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) diakui terus meningkat. Pada 2015 lalu, dari 340 desa dan lima kelurahan, masyarakat di 276 desa telah melunasi PBB.

Hal itu menjadi salah satu faktor pencapaian target pajak daerah 2015 yang dibebankan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lebak sebesar Rp47 miliar terpenuhi, bahkan terlampaui. Realisasi pajak daerah sebesar Rp56 miliar atau 118 persen dari target.

“Saya mengapresiasi capaian target daerah yang mampu memenuhi target yang dibebankan, bahkan melebihi. Keberhasilan ini bukan hanya DPPKD saja, tapi berkat peran semua elemen masyarakat yang telah taat membayar pajak,” ujar Bupati Iti Octavia Jayabaya saat Gebyar Apresiasi Pajak Daerah 2015 dan launching SPPT PBB-P2 Kabupaten Lebak 2016 di salah satu gedung pertemuan di Rangkasbitung, kemarin (18/2/2016) seperti dilansir Harian Radar Banten.

Acara ini dihadiri pula oleh Ketua Umum Kadin Provinsi Banten Mulyadi Jayabaya (JB), Ketua Kadin Lebak Sumantri Jayabaya, Kepala Kejari Rangkasbitung Rini Hartati, Dandim 0603 Lebak Letnan Kolonel (Letkol) Czi Ubaidilah, dan ratusan tamu undangan.

Iti mengakui, dari 28 kecamatan di Lebak, 12 kecamatan belum melunasi kewajiban pajak daerah. “Sementara, 16 kecamatan telah mampu memenuhi target pajak daerah yang dibebankan, atau 276 desa dari 340 desa dan lima kelurahan telah memenuhi target pajak yang dibebankan. Ini harus diapresiasi,” tegas Iti.

Dia menyatakan, akan menindak tegas camat dan lurah yang tidak serius menangani pajak daerah. Iti mengancam akan memutasi atau mencopot jabatan mereka jika masyarakat di wilayahnya bertugas tidak melunasi pajak bumi dan bangunan (PBB) sampai akhir tahun 2016.

“Saya sangat serius, akan merotasi dan memindahkan camat atau lurah yang menunggak dan tidak melunasi PBB pada akhir tahun,” tegasnya.

Namun, lanjut Iti, camat dan lurah yang bisa mendorong pelunasan pembayaran PBB dengan cepat akan mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Pemkab Lebak. Pajak merupakan salah satu faktor pembangunan bisa berjalan dengan baik.

“Jika masyarakatnya enggan membayar pajak, bagaimana pembangunan bisa berjalan dengan baik dan merata? Pembangunan yang dilakukan pemerintah, baik bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan sosial, merupakan hasil dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Maka dari itu, orang bijak adalah yang taat pajak. Pajak dari kita akan kembali kepada kita,” ujar Iti.

Kepala DPPKD Rina Dewiyanti menambahkan bahwa target pendapatan pajak daerah yang dibebankan kepada instansinya tahun 2016 sebesar Rp47,477 miliar. “Kami yakin, tahun ini, bisa mencapai target yang telah ditetapkan, seiring terus berkembangnya investasi dan perekonomian masyarakat yang ditunjang dengan iklim dan tren investasi yang kondusif,” katanya.

Sementara itu, Mulyadi Jayabaya memberikan kadedeh kepada camat dan kepala desa yang mampu mencapai target pajak daerah yang dibebankan. JB melakukannya sebagai bentuk apresiasi dan dukungannya kepada pencapaian target pajak daerah.

“Bantuan kadedeh ini hanya bentuk dukungan saya saja, jangan dilihat besar kecilnya. Saya berharap, tahun depan, semua desa dan kecamatan bisa mencapai target pajak daerah yang dibebankan. Hasil dari pajak itu akan dinikmati kembali oleh masyarakat,” tegas JB. (RB/nce/don/ags)