Tata Ruang Cilegon Buruk : Tahun Ini Banjir Terparah

CILEGON – Kota Cilegon belum bebas dari banjir karena banyak saluran air yang tidak mampu menampung air ketika hujan turun. Terbaru, Sabtu (10/2) lalu, banjir kembali menimpa Kota Baja. Banjir merendam permukiman di enam kecamatan, yaitu Kecamatan Ciwandan, Citangkil, Purwakarta, Jombang, Cibeber, dan Cilegon.

Tidak seperti tahun sebelumnya, banjir hanya menimpa Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan Jombang. Namun pada 2018 ini, banjir menerjang enam kecamatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon mencatat ada 1.162 jiwa atau 175 kepala keluarga (KK) di enam kecamatan yang menjadi korban. Banjir juga memutus Jalan Raya Anyar-Cilegon dan merendam Pemkot Cilegon, Gedung DPRD Kota Cilegon, Taman Layak Anak, dan Mapolres Cilegon.

Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cilegon Edi Ariadi langsung mengelar rapat tertutup di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cilegon, Senin (12/2). Berdasarkan hasil rapat, Edi menyebutkan, Pemkot akan melakukan sejumlah upaya. Di antaranya mempercepat pembangunan tandon yang sudah dibebaskan tanahnya. Kemudian mengontrol drainase setiap dua pekan sekali supaya tidak ada sampah di daerah aliran sungai.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan penambahan atau pergeseran anggaran untuk mempercepat pembangunan tandon. “Kalau kurang anggarannya bisa ditambah lagi. Kalau waktunya di triwulan tiga maka digeser ke triwulan dua,” ujar Edi.

Lebih lanjut, kata Edi, drainase harus rutin dikontrol pada titik-titik yang menjadi penyebab banjir. “Terkait banjir yang di Ramanuju, kita akan minta lahan di sekitar ADB (Administration Development Building) PT KS untuk dibikin tandon baru. Selain itu, main hole di daerah genangan air akan diperbesar,” lanjut Edi.

Tidak hanya itu, menurut Edi, pihaknya juga akan meminta kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke daerah aliran sungai dan tidak melanggar sempadan jalan. “Ini dilakukan agar lokasi menjadi tertib,” imbuh Edi lagi.

Kata Edi, selain itu, juga harus membuat biopori dan resapan sumur agar mengurangi dampak banjir. “Diharapkan upaya-upaya ini bisa menjadi solusi dalam penanganan banjir yang terjadi Sabtu lalu,” katanya.

Sekretaris Komisi I DPRD Cilegon Hasbi Sidik mengaku, prihatin dengan banjir di Cilegon. Apalagi, kondisi seperti itu terjadi setiap tahun. “Ya, mau bagaimana lagi. Banjirnya memang sudah biasa terjadi setiap tahun,” kata anggota Dewan asal Kubangsari itu.

Hasbi menilai, penyebab banjir kali ini benar-benar sangat kompleks. Selain karena drainase yang sempit, juga diakibatkan banjir kiriman dari Mancak, Kabupaten Serang. “Belum lagi faktor kesadaran manusianya yang kerap membuang sampah sembarangan,” tuturnya.

Tidak hanya karena banjir kiriman dari Mancak, kurangnya serapan air juga menjadi pemicu banjir. Lahan yang menjadi serapan air sudah hilang oleh bangunan perkantoran, permukiman, hingga industri. “Dulu kan Pemkot pernah bilang akan membangun LWS (long water storage). Tapi, sampai sekarang enggak pernah terdengar lagi,” imbuh Hasbi.

Kata Hasbi, jika pembangunan LWS bisa direalisasikan, semua aliran air akan menuju LWS. “Saya tidak ingin menyalahkan siapa pun terkait banjir. Tapi, saya harap, soal LWS bisa diimplementasikan karena itu untuk program jangka panjang,” ujar Hasbi.

Anggota Dewan dapil Citangkil-Ciwandan Isro Mi’raj mengatakan, Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Cilegon menggelar hearing terkait banjir pekan ini. “Tidak hanya dengan Pemkot, tapi juga dengan perwakilan industri,” kata politikus Golkar asal Kepuh, Kecamatan Ciwandan itu.

Sedangkan anggota Dewan dapil Citangkil-Ciwandan Nurrotul Uyun menyatakan, banjir yang saat ini terjadi di sejumlah wilayah harus menjadi perhatian Pemkot untuk segera menanganinya. “Penanganan dan pelayanan masyarakat yang terdampak banjir harus menjadi prioritas utama,” kata wanita yang sering disapa Uyun itu.

Uyun menjelaskan, Pemkot melalui BPBD pada anggaran 2018 mempunyai program kedaruratan dan logistik dengaan anggaran sekira Rp852 juta. Anggaran itu untuk distribusi logistik terhadap kawasan yang terdampak bencana banjir. “Ada juga anggaran tak terduga sekitar Rp3 miliar. Anggaran inilah yang sesungguhnya digunakan untuk menangani masyarakat akibat banjir. Penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Cilegon itu.

Kata Uyun, terkait banjir yang terjadi tiga hari lalu, harus secepatnya dibahas bersama. “Ini tanggung jawab kita bersama dengan stakeholder. Selain itu, juga perlu dilakukan tindakan segera untuk recovery masyarakat yang menjadi korban banjir. Artinya, harus segera dicari solusi jangka pendek dan jangka panjang,” tandasnya.

Pada bagian lain, penggiat lingkungan Direktur Non-Goverment Organization (NGO) Rumah Hijau Supriyadi menilai, banjir yang terjadi di Kota Cilegon tahun ini penyebabnya sangat kompleks. “Tapi, pada umumnya, banjir itu terjadi karena ada masalah dengan gorong-gorong atau drainase dan serapan airnya,” kata Supriyadi.

Supriyadi menyatakan, banjir yang terjadi di Ciwandan dan Citangkil dikarenakan industri sudah menutup tiga aliran sungai. “Harusnya tiga aliran sungai yang muaranya ke laut itu jangan ditutup. Yang terjadi justru sebaliknya,” terang Supriyadi.

Menurut Supriyadi, Pemkot harus bertanggung jawab dengan banjir yang terjadi Sabtu lalu. “Karena, Pemkot yang mengizinkan industri membangun pabriknya, tetapi tanpa dikaji izin amdal (analisis mengenai dampak lingkungan),” ujarnya.

Sedangkan banjir yang merendam gedung Dewan, Kantor Walikota, dan Mapolres itu diakibatkan hilangnya resapan air. “Yang sekarang dibangun Taman Layak Anak itu kan sebenarnya resapan air atau RTH (ruang terbuka hijau). Tapi, dibangun taman dengan menghilangkan resapan air. Silakan tanya sama para sesepuh masyarakat Cilegon,” tuturnya.

Begitu juga dengan Alun-alun Kota Cilegon yang baru selesai dibangun. Itu juga sebenarnya daerah resapan air. “Malah dibangun alun-alun tanpa membuat saluran pembuangan air. Ya wajar jika ketika hujan turun terjadi banjir. Dengan demikian, ada yang salah dengan pembangunan yang dilakukan Pemkot selama ini. Kenapa? Karena izin amdal belum pernah dikaji,” terang Supriyadi.

Sebelum banjir berdampak lebih luas, Supriyadi berharap agar semua elemen terkait seperti Pemkot, industri, Dewan, dan masyarakat membahas bersama persoalan banjir. “Selama ini, ada yang salah dengan pembangunan. Apalagi izin amdalnya juga enggak pernah jelas,” pungkasnya.

Sementara itu, pantauan Radar Banten di beberapa titik banjir di Kota Cilegon seperti di Lingkungan Ramanuju, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, warga membersihkan rumah dari endapan lumpur dan sampah yang  terbawa banjir.

Begitu juga di Lingkungan Kranggot Bedeng, Kelurahan Sukmajaya. Air yang sudah surut membuat warga langsung membersihkan rumahnya dan mengeluarkan barang-barang yang terkena banjir. (Umam-Mg01/RBG)