Tatu-Pandji Terbesar, Helldy-Sanuji Rp500 Ribu

0
375 views

Laporan Dana Awal Kampanye Pilkada

SERANG – Semua pasangan calon (paslon) yang maju di pilkada serentak 2020 telah menyerahkan laporan awal dana kampanye kepada KPU. Di Provinsi Banten, dana awal kampanye yang dilaporkan paling besar mencapai satu miliar dan paling kecil Rp500 ribu.

Berdasarkan data KPU kabupaten kota yang dilaporkan ke KPU Banten, dana awal kampanye paling besar dilaporkan paslon di Pilkada Kabupaten Serang yakni pasangan Ratu Tatu Chasanah-Pandji Tirtayasa yang melaporkan dana awal kampanye sebesar Rp1 miliar, dan yang paling kecil di Pilkada Kota Cilegon yaitu pasangan Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta yang hanya Rp500 ribu (rinciannya lihat grafis).

Menurut anggota KPU Banten Nurkhayat Santosa, laporan awal dana kampanye wajib dilaporkan semua paslon sebelum tahapan kampanye dimulai pada 26 September 2020. Masing-masing paslon membuka rekening khusus dana kampanye untuk diaudit oleh KPU melalui Kantor Akuntan Publik.

“Terkait dana kampanye, ada tiga kewajiban yang harus dilakukan paslon, yaitu membuat dan menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK), kemudian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) dan terakhir laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK),” ujar Nurkhayat kepada Radar Banten, Minggu (27/9).

Ia melanjutkan, dari 11 paslon yang bersaing di empat pilkada kabupaten kota se- Banten, dana awal kampanye paling besar mencapai Rp1 miliar dan paling kecil Rp500 ribu. “Untuk dana awal kampanye, KPU tidak mengatur nilai minimal. Yang penting semua paslon melaporkan rekening khusus dana kampanye kepada KPU,” bebernya.

Pria berkacamata yang akrab disapa Santos ini melanjutkan, agar pilkada berjalan adil antar kontestan, KPU membatasi besaran maksimal dana kampanye. “Untuk pengeluaran dana kampanye ada batas maksimalnya namun, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda dengan mempertimbangkan wilayah geografis dan standar harga pasar di daerah yang menggelar pilkada,” tuturnya.

Selain mengatur maksimal dana kampanye, KPU juga mengatur sumbangan dana kampanye. “Sumbangan dana kampanye yang berasal dari perseorangan maksimal Rp75 juta sementara sumbangan dana dari kelompok dan/atau badan hukum swasta maksimal Rp750 juta,” jelasnya.

Mantan anggota Komisi Informasi Banten ini mengingatkan semua paslon dan tim sukses agar mematuhi aturan yang berlaku terkait dana kampanye. “Masa kampanye Pilkada 2020 berlangsung 70 hari, mulai 26 September hingga 5 Desember 2020. Jadi pada 7 Desember, semua paslon wajib menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. LPPDK ini yang akan diaudit,” pungkasnya.

Terpisah, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Banten Nuryati Solapari meminta KPU kabupaten kota dan KPU provinsi untuk mempublikasikan dana kampanye semua paslon sehingga pilkada berlangsung secara transparan. “Termasuk nanti hasil auditnya diumumkan agar masyarakat tahu dana kampanye itu dari mana dan digunakan untuk apa,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam rangka pencegahan terjadinya politik uang, Bawaslu akan mengawasi ketat dana kampanye semua paslon. “Pilkada yang digelar di tengah pandemi sangat rawan terjadi praktik politik uang melalui transaksi elektronik,” ujar Nuryati.

Saat dikonfirmasi, Calon Walikota Cilegon Helldy Agustian membenarkan bila laporan awal dana kampanye yang dilaporkan ke KPU hanya Rp500 ribu. “Iya hanya segitu sebagai laporan awal, soalnya setelah ditetapkan sebagai peserta pilkada oleh KPU Cilegon, kami baru buka rekening khusus dana kampanye,” katanya.

Ia tidak mempersoalkan bila laporan awal dana kampanye yang diserahkan ke KPU paling kecil di Banten. “Saya dan Pak Sanuji akan melaporkan kembali ke KPU laporan pemasukan dan pengeluaran dana kampanye. Lihat saja nanti besarannya,” tuturnya. (den/alt)