Teknologi Geothermal Diklaim Ramah Lingkungan

Bisa jadi Andalan PAD

FOTO UDARA : Proyek pengeboran geothermal di Gunung Prakasak, Kampung Wangun, Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Jumat (23/2).

SERANG – Proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Kampung Wangun, Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, diklaim memiliki teknologi yang ramah terhadap lingkungan. Proyek yang akrab disebut dengan istilah geothermal ini diyakini memiliki potensi yang kecil untuk merusak lingkungan di sekelilingnya.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten Eko Palmadi menjelaskan, meskipun sama-sama bersumber dari energi uap untuk kebutuhan pembangkit listrik, tapi proyek geothermal berbeda jauh dengan contoh proyek pembangkit listrik yang menggunakan batu bara sebagai bahan pokoknya. Sebab, menurutnya, batu bara memiliki risiko tinggi terhadap pencemaran lingkungan di sekitar proyek. “Kalau panas bumi, jauh sekali bedanya dengan batu bara. Batu bara kan dampaknya polusi jadi tercemar. Nah panas bumi itu enggak, dia jauh lebih ramah, lingkungannya juga tetap terjaga,” kata Eko kepada Radar Banten, Selasa (27/2).

Ia mencontohkan, salah satu negara yang sukses mengelola energi panas bumi untuk kebutuhan pembangkit listrik yaitu Selandia Baru. Negara itu, kata Eko, awalnya mengembangkan tenaga batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik. Namun, karena memiliki dampak negatif yang cukup besar, Selandia Baru kemudian mengonversikan energi batu bara itu ke panas bumi. “Di sana (Selandia Baru) itu penghasilan utama dari masyarakatnya adalah pertanian dan peternakan. Kalau memang panas bumi bisa merusak lingkungan, harusnya hancur lebur ekonominya dari dulu. Malah sekarang, Selandia Baru dijadikan patokan sama orang-orang untuk belajar panas bumi,” terangnya.

Menurut Eko, Banten juga memiliki potensi energi panas bumi yang bisa diolah menjadi pembangkit listrik untuk kebutuhan daerah. “Banten ini kan sebenarnya wilayahnya kecil dibandingkan dengan Jawa Barat, tapi potensi panas buminya banyak dan sangat tinggi. Makanya, ke depan nanti saya malah akan lebih menyarankan supaya pembangunan pembangkit listrik menggunakan panas bumi lebih diutamakan daripada menggunakan batu bara,” ujarnya.

Terkait adanya penolakan dari masyarakat, ia mengatakan bahwa warga di lokasi pengeboran sumur geothermal memiliki persepsi yang keliru atas proyek yang dicanangkan pemerintah pusat tersebut. Sebab menurutnya, proyek itu berbeda dengan contoh gagalnya proyek pengeboran yang digarap Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. “Kalau Lapindo itu yang dicari cairan minyak, dan ternyata di dalamnya bukan cairan minyak tetapi lumpur. Berbeda dengan panas bumi, pengeboran panas bumi bukan di batuan sedimen seperti Lapindo, tapi di batuan vulkanik. Makanya, yang diambilnya kan uap dari panas bumi,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proyek geothermal tidak akan memengaruhi ketersediaan air di lingkungan eksprolasi proyek tersebut. Kata dia, air yang akan digunakan dalam proses pengolahan geothermal, bersumber dari dalam permukaan tanah dan tidak berpengaruh terhadap stok air bagi masyarakat. “Airnya diambil dari dalam permukaan tanah, jadi enggak bakal mengganggu ke masyarakat. Terus, air yang digunakan itu bisa di-recycle lagi, karena kan yang diambil bukan airnya, tapi uapnya,” terang Eko.

“Sekarang di sana (lokasi proyek geothermal-red) kan mau buat sumur eksplorasi, itu untuk menguji dan memastikan bahwa yang di dalamnya mengandung panas bumi. Kalau ternyata di dalamnya itu enggak ada uapnya, itu proyek gagal. Tapi kalau yang keluar itu air dan uap, masih ada harapan. Dan kalau yang keluarnya uap semua, sukses dia,” sambungnya.

Ia juga menyatakan bahwa proyek pengeboran sumur di Gunung Prakasak merupakan uji coba untuk proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jika di sana tidak membuahkan hasil, maka proyek pengerjaannya bisa bergeser ke sisi yang lain. “Karena ada tiga titik yang berpotensi bisa menghasilkan panas bumi,” jelasnya.

Ia pun meyakini jika proyek pembangunan geothermal bisa menjadi andalan untuk penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Banten. Selain bisa berfungsi sebagai tenaga pembangkit listrik, proyek geothermal juga dapat dimanfaatkan untuk lokasi pariwisata. “Sudah ada contohnya di PLTP Kamojang, Garut. Ini kan tentu bisa menghasilkan PAD juga kalau dikelola dengan efektif,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan bahwa dirinya mendukung pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kecamatan Padarincang itu. “Jalan terus aja, kan di sana juga baru penelitian. Jadi ya biarin jalan aja,” ungkapnya saat ditemui wartawan usai menghadiri acara di Gedung MUI Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang.

Untuk diketahui, pembangunan proyek geothermal di Kecamatan Padarincang memakan lahan hingga tiga hektare. Gunung Prakasak dipilih untuk membangun lokasi pengeboran sumur (wellpad) proyek geothermal dengan kedalaman antara 1.500 hingga 2.000 meter sesuai dengan izin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 3224 K/30/MEM/2015.

Adapun ruang lingkup kegiatan eksplorasi proyek PLTP Kaldera Danau Banten memiliki total luas 104.200 hektare. Ada tiga titik yang difungsikan untuk eksplorasi sumur geothermal. Pertama di Desa Batukuwung yang saat ini mulai berjalan pengeborannya, kedua di wilayah Desa Ujung Tebu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang dan terakhir di wilayah Desa Cikumbueun, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.

Di dalam dokumen perizinan yang dikeluarkan Kementerian ESDM pada 2015, PT Sintesa Banten Geothermal (SBG) selaku pengembang proyek memiliki izin usaha pertambangan panas bumi hingga 35 tahun mendatang semenjak izin tersebut dikeluarkan pada 2011. Dengan begitu, PT SBG secara sah memiliki izin usaha pertambangan panas bumi di Provinsi Banten hingga tahun 2046.

Selain itu, PT SBG juga mengantongi izin berdasarkan Keputusan Gubernur Banten nomor 660.1/Kep.461-Huk/2014 tentang Izin Lingkungan Pemboran Sumur Eksplorasi Panas Bumi di WKP Kaldera Danau Banten yang saat itu ditandatangani Gubernur pada 2013. Di dalam dokumen perizinan ini, PT SBG memiliki hak atas izin eksplorasi pengeboran sumur geothermal yang berada di tiga lokasi yaitu di Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, wilayah Desa Ujung Tebu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang dan wilayah Desa Cikumbueun, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.

Dari data yang dimiliki Radar Banten, pengembang proyek ini juga ditaksir perlu mengeluarkan dana investasi hingga menembus angka USD 6 juta (kurs rupiah Rp 13.591) atau senilai Rp 81,5 miliar. Rincian dana investasi itu terdiri dari, untuk pengadaan lahan sebesar USD 63,007, konstruksi sipil USD 1,106,264, overhead USD 89,306, izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) USD 39,772, IPPKH kompensasi tegakan dan lain-lain USD 60,416, FS finansial USD 2,697, FS teknikal USD 36,654, pengeboran sumur, uji sumur serta fasilitas uji sumur geothermal. (Rifat/RBG)