Tenaga Kerja Sukarela Tak Bisa Dilegalkan, Gaji Masih Standar yang Lama

Gubernur Banten Wahidin Halim

SERANG – Pegawai non-PNS non-kategori atau tenaga kerja sukarela (TKS) tidak bisa dilegalisasi seperti halnya honorer kategori 1. Hal tersebut sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Gubernur Banten Wahidin Halim menjelaskan, dengan adanya larangan tersebut, sulit bagi Pemprov Banten untuk menyikapi pegawai yang jumlahnya mencapai enam ribuan tersebut.

“Sebetulnya regulasi (diberi SK Gubernur) juga tidak boleh, karena memang menurut KPK tidak boleh, tapi pemprov memperhatikan sisi kemanusiaan dan keadilan. Sebenarnya (masalah TKS) ini beban kerja dari gubernur-gubernur yang lama,” ujar WH kepada awak media, Senin (2/10).

Dengan adanya benturan aturan tersebut, untuk gaji, Pemprov Banten masih memberlakukan standar lama, dimana untuk pegawai lulusan SD dan SMP gajinya sebesar Rp 700 ribu per bulan, SMA Rp 900 ribu, D3 Rp 950 ribu, S1 Rp 1 juta, dan S2 Rp 1,25 juta.

Menurutnya, hal tersebut masih merupakan wujud sikap baik pemerintah terhadap para TKS. “Sebagai gubernur baru, saya berani saja bertindak, ah sudah saja ini (TKS) enggak perlu, tapi saya kan enggak mau begitu. Kita coba protret secara utuh apakah mereka berperan, apakah memang betul bisa kita atur,” ujarnya.

Saat ini, dijelaskan WH, Pemprov Banten sedang berusaha menganalisa keberadaan dan kinerja ribuan TKS tersebut. Analisa tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana beban kerja yang diemban para TKS sebagai patokan kebijakan Pemprov Banten selanjutnya.

Karena itu, WH meminta kepada para TKS menunggu kebijakan yang akan diambil pemprov. Yang jelas dalam kebijakan tersebut, pemprov akan memerhatikan sisi kemanusian. “Makanya kalau mau dibela, jangan kita ini diomel-omelin. Kita sudah hargai, sudah bela, tidak dipecatin, tidak diberhentikan, kita masih sayang, tapi jangan nuntut macam-macam. Sudah tahu dari dulu itu KPK melarang, masih mending gubernur menghargai, enggak dipecat. Jadi harusnya ya sudah tunggu saja nanti kebiijakan-kebijakan yang akan kita lakukan,” ujarnya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)