Terganjal, Pembangunan 709 Huntap Belum Jelas

Kepala BNPB Letjen Doni Monardo (kanan) didampingi Sekda Pemkab Pandeglang Pery Hasanudin (dua dari kanan) menyapa masyarakat yang menjadi korban tsunami di Kampung Citanggok, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Sabtu (3/8). Foto Adib Radar Banten

PANDEGLANG – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga saat ini belum bisa memastikan waktu pembangunan 709 unit hunian tetap (huntap) bagi para korban tsunami. Penyebabnya, karena hingga kini Pemprov Banten belum bisa menyediakan lahan untuk pembangunan ratusan tempat tinggal tersebut.

Kepala BNPB Letnan Jenderal (Letjen) TNI Doni Monardo mengaku, hingga saat ini pihaknya masih menunggu penyelesaian penyediaan lahan oleh Pemprov Banten. “Tunggu administrasi tanah selesai, kalau dari Pemprov Banten bisa menyelesaikan itu, BNPB bisa langsung kerjakan pembangunan,” katanya kepada Radar Banten di sela meninjau lokasi hunian sementara (huntara) di Kampung Citanggok, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Sabtu (3/8).

Jenderal bintang tiga ini mengaku telah menyediakan anggaran besar untuk membantu menyelesaikan persoalan penanganan pasca bencana tsunami di Kabupaten Pandeglang. Akan tetapi, dia tidak menyebutkan secara terperinci uang negara yang akan dipergunakan tersebut.

“Untuk anggaran kita sudah ada, kalau rumah (huntap-red) yang diusulkan 709 tinggal kali Rp50 juta, kalau untuk yang rusak sedang tinggal dikalikan saja Rp35 juta. Untuk sekarang datanya masih direvisi dulu,” katanya.

Doni menerangkan, pemberian dana tersebut dilakukan melalui mekanisme hibah dari APBN ke APBD. Oleh karena itu, dia meminta agar Pemkab segera menyelesaikan semua persyaratan yang dibutuhkan agar pembangunan huntap bisa segera dilaksanakan. “Kita sifatnya stimulan tapi dihibahkan ke daerah, dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Anggaran ini ada legspesialisnya, jadi ndak perlu nunggu perubahan anggaran,” katanya.

Doni menjelaskan, setiap rumah yang rusak berat mendapatkan dana stimulan sebesar Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, rusak ringan Rp10 juta. Sedangkan untuk tipe rumah yang akan dibangun sesuai dengan ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yakni tipe 28 dan tipe 36.

“Bagi masyarakat yang belum terdaftar, kita minta agar data direvisi, karena tidak mungkin kita memberikan dukungan tanpa validasi data dari Pemerintah Daerah. Semua korban yang rumahnya rusak berat diberikan bantuan stimulan Rp50 juta, tetapi bukan berupa uang melainkan barang,” katanya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pandeglang Pery Hasanudin mengatakan telah melakukan pembahasan dengan Pemprov Banten mengenai penyediaan lahan untuk pembangunan huntap, diantaranya di wilayah Kecamatan Panimbang.

“Di Panimbang ada 2,6 hektare untuk huntap. Kami selalu koordinasi dengan BNPB terkait dengan persyaratan. Mudah-mudahan secepatnya bisa segera diselesaikan,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Rekonstruksi dan Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang Lilis Sulistiyati mengaku telah menyelesaikan persoalan validasi data penerima huntap yang bermasalah. “Sudah selesai tinggal kita sampaikan hasil validasi datanya ke BNPB. Baru terselesaikan kemarin, secepatnya langsung kita sampaikan,” katanya. (dib/zis)