Terhambat Aset Limpahan Jabar, Peluang Pemprov Banten Raih WTP Tipis

0
576 views

SERANG – Akhir Februari ini, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov Banten tahun anggaran 2016 akan diserahkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ke Inspektorat. Kemudian akhir Maret, diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dikaji kesesuaian laporan keuangan maupun aset daerah. Untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, diakui cukup sulit.

Kepala BPKAD Banten Nandy Mulya menuturkan, tantangan terbesar Pemprov dalam menyusun LKPD tahun anggaran 2016 masih sama dengan tahun 2015 dan 2014. Persoalan aset yang belum dikelola dengan sempurna oleh SKPD. Kendati begitu, Pemprov tetap optimistis tahun anggaran 2016 bisa meraih opini BPK lebih baik dari tahun lalu.

“Belajar dari LHP BPK 2015, tahun anggaran 2016 kami telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan sejumlah persoalan terutama pengelolaan aset. Namun, untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) rasanya masih cukup berat,” kata Nandy kepada wartawan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), kemarin.

Menurut Nandy, semua SKPD telah menyerahkan laporan keuangan dan aset tahun 2016 pada Januari lalu. Namun, masih harus didalami mengenai penetapan aset. “Sebetulnya semua SKPD telah menyusun laporan keuangan awal tahun 2016, hanya saja harus didalami terkait penetapan aset, karena dari dulu kan persoalan LKPD itu mengenai aset,” ungkapnya.

Nandy menegaskan, sebenarnya Pemprov telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menyusun LKPD sejak lama. Namun, masih banyak aset yang belum dikelola dengan baik sehingga tahun 2015 lalu Pemprov Banten hanya berhasil meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK. “Kami akui penataan aset masih belum sempurna dan banyak kendala, makanya Pemprov sempat beberapa kali menarik sumber daya manusia yang mengurus aset dari BPKP langsung. Dengan harapan penataan aset bisa lebih profesional. Jangan sampai ada aset Pemprov yang hilang,” jelasnya.

Dalam waktu dua bulan ke depan, lanjut Nandy, diharapkan aset-aset milik Pemprov yang dipinjam-pakai kabupaten kota dan aset limpahan dari Provinsi Jawa Barat bisa didata ulang sehingga bisa dilaporkan ke BPK.

Berdasarkan data dari BPKAD, total aset berupa tanah sebanyak 459 bidang. Dari jumlah tersebut, baru 146 bidang tanah yang sudah bersertifikat, sedangkan 313 bidang tanah lainnya belum bersetifikat. Khusus aset limpahan dari Provinsi Jawa Barat ada 210 bidang, namun baru 96 bidang yang sudah disertifikasi. Sementara, 114 bidang belum bersertifikat alias bodong.

Aset tanah yang belum disertifikasi tersebar di kabupaten kota, terbanyak berada di Kabupaten Pandeglang sebanyak 34 bidang. Diikuti Kota Serang sebanyak 32 bidang tanah. Kemudian secara berturut-turut Kabupaten Serang 25 bidang, Kabupaten Lebak 18 bidang, Kota Tangerang dan Cilegon masing-masing dua bidang, dan Tangerang Selatan satu bidang.

“Saat ini, kami sedang membuat peta tematik terkait aset-aset milik Pemprov Banten. ‎Untuk mengelompokkan aset-aset mana saja milik Pemprov dan kejelasan keberadaannya,” jelasnya. “Selain bekerja sama dengan BPKP dalam menyusun LKPD, kami juga bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait sertifikasi asetnya,” sambung Nandy.

Sekda Banten Ranta Suharta pun mengakui banyak aset lahan Pemprov yang belum bersertifikat. Meski demikian, penataan aset sudah mulai dilakukan pembenahan dan perbaikan. “Ya pelan-pelan lah, Insya Allah ini kan sudah ada programnya, sudah mulai setiap SKPD ada anggaran buat sertifikasi tanah supaya klir. Sekarang aset-aset kan sudah jelas, ada petanya, dengan kabupaten kota juga sudah mulai klir,” ungkapnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Banten Nata Irawan mengaku optimis tahun anggaran 2016 bisa meraih opini WTP dari BPK. “Berdasarkan hasil evaluasi APBD tahun anggaran 2016, realisasi atau penyerapan anggarannya cukup baik di atas 95 persen. Itu sudah cukup ideal untuk mendorong pembangunan daerah. Saya berharap, serapan anggaran tahun ini berbanding lurus dengan kualitas hasil pekerjaan. Saya juga minta semua kepala SKPD untuk hati-hati dengan pertanggungjawaban, kurangi temuan BPK. Dengan begitu, harapan kita untuk mendapat opini WTP bisa tercapai tahun ini,” kata Nata. (Deni S/Radar Banten)