Terima Buangan Lumpur Lotte, PCM Dituntut Tanggung Jawab

0
63
Jajaran direksi PT PCM bersama Sekda Kota Cilegon Sari Suryati dan Kepala Inspektorat Cilegon Epud Saefudin saat hearing terkait 'bisnis' lumpur PT PCM, Kamis (8/8). BAYU/RADAR BANTEN

CILEGON – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon memanggil PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) terkait bisnis lumpur PT Lotte Chemical Indonesia (LCI). Dalam kesempatan itu, Banggar meminta penjelasan secara langsung pada jajaran direksi perusahan di bidang kepelabuhanan tersebut.

Pantauan Radar Banten, selain dihadiri jajaran direksi PT PCM, rapat yang digelar di kantor DPRD Kota Cilegon itu pun dihadiri Sekda Sari Suryati dan Kepala Inspektorat Kota Cilegon Epud Saefudin.

Ditemui usai pertemuan, Ketua Harian Banggar DPRD Kota Cilegon Isro Miraj menjelaskan, pihaknya mempertanyakan kajian serta pertimbangan PT PCM menerima lumpur dari PT LCI dan membuangnya di lokasi pembangunan Pelabuhan Warnasari.

“Tadi dijelaskan jika itu sudah dikonsultasikan dengan calon investor dan katanya lumpurnya tidak berbahaya, tapi itu kan jawaban mereka saja,” ujar Isro kepada wartawan, Kamis (8/8).

Terlepas apa pun pertimbangan dan alasan PT PCM menerima buangan lumpur proyek pabrik kimia itu, Banggar menuntut perusahaan yang dikomandoi oleh Arief Rivai Madawi itu harus bertanggung jawab atas segala dampak yang bisa ditimbulkan dari lumpur.

Banggar menilai, lumpur itu tidak layak dibuang di lokasi pembangunan Pelabuhan Warnasari. Hal itu karena berpotensi menjadi masalah pada saat proses pembangunan pelabuhan. Kondisi struktur lumpur dinilainya tidak layak menjadi material urukan karena tidak stabil. 

“Kita mengkhawatirkan ketika mereka melakukan pembangunan, nanti saat pembangunan harus membuang kembali lumpur itu. Sekarang mereka terima Rp1 miliar, nanti pas buang lagi harus keluar biaya lebih banyak, itu kan namanya rugi,” ujarnya.

Isro menyadari DPRD tidak bisa terlalu banyak ikut campur atas kebijakan yang diambil oleh PT PCM mengingat status perusahaan milik Pemkot itu kini sebagai perseroan. Karena itu, ia berharap Walikota Cilegon Edi Ariadi memantau segala kebijakan yang diambil jajaran direksi agar tidak merugikan perusahaan. “Bagaimanapun PT PCM kan perusahaan milik rakyat Cilegon,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PCM Arief Rivai Madawi mengaku siap bertanggung jawab. Sebelum menyetujui pembuangan lumpur, PT PCM telah melakukan konsultasi ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan berkoordinasi dengan calon investor yang akan melaksanakan proyek tersebut.

Menurutnya, lumpur itu dinilai tidak akan memberikan dampak buruk pada proyek pelabuhan. Justru, menurutnya, menguntungkan bagi calon investor. “Kita juga bisa menekan cost. Ada efisiensi. Yang diuntungkan investornya juga, nilai tanah juga semakin membaik. Banyak faktor yang diuntungkan,” kata Arief.

Secara pendapatan, perusahaan pun menerima pemasukan sebesar Rp1 miliar yang bisa menjadi tambahan kas.  (bam/ibm/ira)