Terkait Legalitas Kepengurusan Askot PSSI Cilegon, Edi Ariadi Kantongi SK Baru

Askot PSSI Cilegon
Anggota Biro Futsal Askot PSSI Cilegon M Arion memperlihatkan SK kepengurusan PSSI Cilegon periode 2013-2017 di Sekretariat Askot PSSI Cilegon, Senin (4/1/2016) sore. (Foto: Andre AP)

CILEGON – Bola panas terkait legalitas kepengurusan Asosiasi Kota (Askot) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Cilegon terus bergulir. Itu diawali sebelumnya oleh beberapa pengurus sekolah sepak bola (SSB) mempertanyakan legalitas kepengurusan Askot PSSI Cilegon pimpinan Edi Ariadi.

Sebelumnya, sejumlah pengurus SSB di Cilegon mempertanyakan legalitas kepengurusan induk organisasinya. Mereka menilai masa kepengurusan Askot PSSI Cilegon yang diketuai Edi Ariadi sudah demisioner.

Menanggapi tudingan ini, Sekretaris Umum Askot PSSI Cilegon Abdul Salam Salim langsung angkat bicara. Ia mengatakan, kepengurusan Askot PSSI Cilegon yang diketuai Edi Ariadi legal. Pernyataan itu disampaikan Salam untuk menjawab pertanyaan beberapa pengurus SSB yang mempertanyakan legalitas kepengurusan Askot PSSI Cilegon.

Tidak hanya menjawab, Salam juga menunjukkan bukti legalitas kepengurusan Askot PSSI Cilegon berupa salinan surat keputusan (SK) Askot PSSI Cilegon periode 2013-2017 yang diterbitkan Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Banten terhitung 25 Januari 2013 yang ditandatangani Satim Sofiyan sebagai Ketua Asprov PSSI Banten periode 2011-2015.

Ia menyatakan, SK Ketua Asprov PSSI Banten Nomor Skep/03/PSSI-BTN/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Penetapan Personalia Pengurus Askot PSSI Cilegon periode 2010-2014 sudah dicabut. “Saat itu kita mau ada pergantian sekretaris umum. Mengingat kepengurusan menyisakan setahun kurang, kita memutuskan untuk menggelar musyawarah kota (sekarang kongres-red). Akan tetapi, kita tidak punya voter (pemilik suara). Ada statuta baru yang menyatakan voter adalah klub yang rutin mengadakan kompetisi. Di Cilegon hanya Al-Furqon yang rutin menggelar kompetisi. Tidak mungkin hanya satu voter. Lalu kami konsultasi dengan Asprov (saat itu pengprov-red) dan Asprov meminta kami mengundang perwakilan masing-masing kecamatan. Ketika itu kami mengundang perwakilan kecamatan, KONI Cilegon, dan perwakilan Asprov,” kata Salam di Sekretariat PSSI Cilegon, Senin (4/1/2016).

Pria yang akrab disapa Salam menambahkan, atas rujukan dari perwakilan kecamatan se-Kota Cilegon, KONI Cilegon mengeluarkan surat rekomendasi permohonan SK perubahan Askot PSSI Cilegon periode 2013-2017 yang ditujukan kepada Asprov bernomor 01/KONI-CLG/I/2013 tanggal 9 januari 2013. “SSB bukan merupakan voter. Yang berhak atau voter adalah klub yang rutin menggelar kompetisi. Ini (sambil menunjukkan salinan SK kepengurusan periode 2013-2017) diterbitkan Asprov. Kalau kami melanggar statuta, tidak mungkin Asprov menerbitkan SK ini,” imbuhnya.

Diakuinya, saat itu pihaknya memang tidak melibatkan SSB lantaran SSB bukan merupakan voter. “Kalau mau menanyakan legalitas kepengurusan, silakan datang ke sekretariat. Kalau kami ilegal, KONI tentu saja tidak akan memberi anggaran pembinaan. KONI tidak sembarangan dan tidak akan mengeluarkan dana pembinaan bagi pengcab (pengurus cabang) yang SK-nya sudah kedaluwarsa,” tegasnya. (RB/dre/air/dwi)