Terkait Penerimaan Ilegal Siswa, Dewan Desak Dindik Berikan Klarifikasi

TANGERANG – Komisi II DPRD Kota Tangerang mendesak Dinas Pendidikan (Dindik) dan Kebudayaan setempat untuk memberikan klarifikasi atas rekomendasi yang dikeluarkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2015/2016.

Sekretaris Komisi II Amarno mengatakan, klarifikasi dibutuhkan untuk mengetahui kebenaran temuan dari KASN tersebut. “Kalau memang tidak ada masalah dalam penerimaan siswa baru tahun lalu, ya harus diklarifikasi, jangan malah diam saja. Karena opini negatif tentang kinerja Dindik akan terus berkembang ketika mereka bungkam,” kata Amarno kepada Harian Radar Banten, Senin (15/2/2016).

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, sebagai instansi yang memiliki tanggungjawab terhadap penerimaan siswa baru, Dindik harus memberikan jawaban atas rekomendasi KASN yang menemukan 1.299 siswa yang diduga diterima dalam PPDB tanpa melalui prosedur.

“Ini kan jumlahnya tidak main-main sampai ribuan. Dan kalau rekomendasi KASN itu benar, tentu akan semakin mencoreng citra pendidikan di Kota Tangerang. Artinya selama ini, dalam proses penerimaan siswa baru terjadi kesalahan,” katanya lagi.

Ia menambahkan, tak hanya Dindik saja, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah pun harus memberikan klarifikasi atas rekomendasi yang dikeluarkan KASN. Soalnya, KASN juga memberikan rekomendasi kepada walikota untuk memberikan sanksi kepada Sekda, Kepala Dindik dan Kebudayaan serta Kepala Sekolah.

“Rekomendasi ke walikota itu kan atas temuan 1.299 siswa yang diduga diterima tanpa melalui prosedur. Jadi sudah sewajarnya jika walikota memberikan klarifikasi terhadap hal itu. Apakah rekomendasi sudah dijalankan atau walikota punya alasan sendiri, ini kan yang harus diperjelas,” bebernya.

Sejatinya, lanjut Amarno, pihaknya sejak awal telah memberikan masukan kepada Dindik maupun sekolah-sekolah supaya sistem yang diberlakukan pada saat penerimaan siswa baru itu bisa dijalankan dengan baik.

Bahkan, ia sempat menyampaikan kepada pihak eksekutif agar dalam setiap penerimaan siswa baru itu dibuatkan payung hukum. Salah satunya dengan membuat Peraturan Walikota (Perwal) khusus untuk penerimaan siswa baru.

Dengan adanya Perwal ini, nantinya diharapkan bisa meminimalisasi praktik gratifikasi atau suap dalam setiap penerimaan siswa baru. “Perwal ini tujuannya agar penerimaan siswa di setiap sekolah itu harus melalui seleksi. Nah, Perwal perlunya untuk mengantisipasi supaya orang tidak main banyak pintu dalam proses penerimaan siswa baru,” tandasnya.

Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Tangerang Tengku Firdaus mengaku sangat mengapresiasi masukan dari Tangerang Public Transparency Watch (Truth) terkait metode penyelidikan atas dugaan gratifikasi atau suap dalam PPDB tahun lalu. Meski begitu, Tengku Firdaus meminta agar semua pihak bersabar dalam menyikapi proses hukum yang sedang ditangani oleh institusinya.

“Masukan teman-teman Truth itu tentu sangat berharga buat kami. Tapi kami tidak bisa terburu-buru dalam menangani persoalan ini. Karena sekarang kami sedang melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terkait beberapa perkara yang sedang kami tangani. Yang pasti terkait itu (PPDB-red), sedang berproses,” pungkasnya.

Sebelumnya Truth menyarankan Kejari Tangerang untuk berkoordinasi dengan KASN. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah Kejari dalam mengungkap dugaan gratifikasi atau suap dalam PPDB Tahun Ajaran 2015/2016 di Kota Tangerang.

“Saya kira penyidik kejaksaan harus melibatkan KASN. Karena dalam rekomendasinya, KASN menemukan 1.922 siswa yang diterima dalam PPDB tersebut tidak sesuai prosedur yang berlaku,” kata Suhendar, Koordinator Truth.

Menurut Suhendar, dalam proses penyelidikan, jaksa bisa meminta salinan data ke KASN demi penegakkan hukum. Sebab, KASN sendiri pernah turun ke lapangan untuk menyelidiki dugaan gratifikasi atau suap. Terlebih, temuan KASN tersebut berdasarkan penelitian dan wawancara langsung ke lapangan. (RB/mg-24/asp)