Ternyata Vaksin Palsu Sudah Beredar di Banten

Grafis : Bayu/Radar Banten/Sumber Diolah
Grafis : Bayu/Radar Banten/Sumber Diolah

1Beredar di Banten

SERANG – Vaksin palsu ternyata sudah beredar di Banten. Bahkan, Tim Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Vaksin bentukan Dinkes Banten dan BPOM Serang telah bergerak melakukan pemeriksaan, Selasa (28/6). Tim ini melakukan pemeriksaan ke wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Menurut informasi yang dihimpun, tim sudah menemukan vaksin yang diduga kuat palsu di sejumlah rumah sakit di Tangerang Raya. Yakni sejumlah rumah sakit swasta di Ciledug (Kota Tangerang), Ciputat (Tangsel), Pamulang (Tangsel), dan Karang Tengah (Kota Tangerang). Mayoritas vaksin tersebut disuplai oleh CV BJA.

Namun belum mau diungkap kepada publik rumah sakit mana saja yang diketahui menerima vaksin palsu. Bahkan data yang dikirimkan ke Radar Banten tadi malam, diwanti-wanti untuk tidak diungkap.

Sekretaris Tim Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Vaksin Didin Aliyudin mengatakan, tim telah memeriksa tiga rumah sakit swasta di dua kota itu. Hari ini, tim yang sama akan masih memeriksa di rumah sakit swasta yang lain. “Tim dibagi dua, ada yang ke Kota Tangerang, sisanya Tangsel,” katanya, kemarin.

Kepala Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Banten ini mengatakan, tim ini fokus pada identifikasi vaksin-vaksin palsu. Ia pun menyebutkan beberapa vaksin palsu yang menjadi fokus tim tersebut.

Yakni Vaksin Engerix B, Vaksin Pediacel, Vaksin Euvax B, Vaksin Tripacel, Vaksin Typerculin PPDRT 23. Selain itu, Vaksin Penta-BIo, Vaksin TT (Tetanus), VaksinCampak, Vaksin Hepatitis B, Vaksin Polio b0PV (Polio), Vaksin BCG, serta VaksinHarvix. “Vaksin-vaksin itu yang diproduksi di pabrik palsu di Tangsel. Jadi tim fokus pada jenis-jenis vaksin itu,” katanya.

Namun menurut Didin, bila terdeteksi ada vaksin palsu pada satu rumah sakit atau klinik, tim akan segera menindaklanjuti dengan mencari data manifes tentang pasien yang telah diberi vaksin palsu. “Jika telah terdeteksi, maka kami akan mendorong dilakukannya imunisasi ulang,” jelasnya.

Namun begitu, ia menilai jika menyusun manifes pasien yang diberi vaksin palsu merupakan tugas berat. Ia mengimbau masyarakat dengan bayi pernah imunisasi di rumah sakit atau klinik, segera melapor ke dinkes setempat. “Kalau bayinya seperti mengalami kelainan, seperti bekas suntikan sulit sembuh atau daya tahan tubuh anak menurun, segera lapor ke dinkes atau puskesmas,” imbau Didin.

Kasi Obat dan Alat Kesehatan Dinkes Kota Serang Ade Elman menilai, pengawasan terhadap peredaran obat masih lemah. “Dengan ditemukan kejadian ini, pengawasan harus terus ditingkatkan untuk mempersempit peredaran vaksin palsu. Kasus vaksin palsu sedang menjadi sorotan publik dan banyak pihak karena telah berlangsung lama,” katanya.

Direktur Rumah Sakit Sari Asih, dr Ade Setiawan memastikan, pengadaan obat di Rumah Sakit Sari Asih telah sesuai prosedur. Menurutnya, setiap produsen yang masuk wajib mengantongi izin dari BPOM, tidak seperti pengedar vaksin palsu. Menurutnya, seluruh pengadaan vaksin merujuk pada perusahaan Biofarma, perusahaan BUMN milik pemerintah. “Di sana semua vaksin dasar diproduksi dan diketahui legalitasnya,” kata Budi.

Manajer Operasional PT Mutiara Kasih yang menaungi Klinik, Apotek, dan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mutiara Bunda Cilegon Dandi Artstetrianto mengaku telah menggelar pertemuan di internal rumah sakitnya pasca marak pemberitaan vaksin palsu. “Rapat dilakukan untuk mengecek sumber pasokan vaksin di Mutiara Bunda,” katanya dikonfirmasi Radar Banten.

Pihaknya melakukan pengadaan vaksin tidak terlalu sering lantaran bukan obat yang cepat habis. Dari hasil penelusuran internal rumah sakit, ia mengetahui pasokan yang biasa digunakan didapat dari Jakarta. “Untuk nama perusahaan pemasoknya saya lupa tapi yang jelas itu merupakan perusahaan pemasok vaksin resmi,” ungkapnya.

Dandi mengaku siap jika perlu dilakukan pemeriksaan terhadap vaksin yang digunakan di RSIA Mutiara Bunda. “Kalau kami sudah memastikan pasokan vaksin dari toko yang resmi, untuk kewenangan lainnya kita serahkan ke dinas terkait,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon Arriadna mengatakan, pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa vaksin rumah rumah sakit di Cilegon. “Kalau dari Dinkes hanya berwenang memberi rekomendasi izin pendirian, mengecek penyiapan obat, kadaluarsanya, dan lainnya. Kalau terkait pengadaannya kami tidak berwenang. Kalau BPOM melakukan pemeriksaan baru lah saya terlibat didalamnya,” ujarnya.