Tersandung Kasus Korupsi, Mantan Kepala Dinas SDAP Kembali Jadi Staf

0
657 views
Asisten Daerah (Asda) III Provinsi Banten Samsir.

SERANG – Mantan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP) Provinsi Banten Iing Suwargi kembali menjadi staf. Iing sendiri saat ini sedang terlibat proses hukum dalam kasus korupsi normalisasi muara Karangantu.

Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Samsir membenarkan hal tersebut. Menurut pria yang saat ini menjabat sebagai Asisten Daerah (Asda) III Provinsi Banten ini, hal tersebut merupakan permintaan langsung dari Iing.

“Sambil menunggu putusan, dia tidak mau dilantik lagi, bukan dinonjobkan. Dia mengundurkan diri dari jabatan, sekarang staf,” papar Samsir saat dikonfirmasi, Rabu (25/1).

Samsir melanjutkan, Iing mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan pada Desember 2016 lalu, hingga hari ini Pemprov Banten belum menentukan dinas mana yang akan menjadi tempat Iing bekerja hingga putusan hukum atas kasus yang menimpanya dan masa pensiunnya tiba.

Ditanya soal mekanisme, menurutnya pengembalian Iing sebagai staf sudah melalui mekanisme yang sudah benar dan sesuai aturan yang berlaku. “Kan dia yang mengundurkan diri,” katanya.

Untuk diketahui, dua hari yang lalu Pemprov Banten melantik pejabat eselon dua dan tiga. Nama Iing yang sudah masuk eselon dua tidak masuk daftar pejabat yang dilantik kendati baru akan pensiun pada bulan Mei 2017 mendatang. Pelantikan pejabat eselon dua dan tiga tersebut sendiri dilakukan karena baru dilakukannya perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemprov Banten yang menyesuaikan dengan arahan pemerintah pusat.

Iing Suwargi sendiri sudah divonis bersalah dalam kasus korupsi proyek normalisasi muara Pantai Karangantu senilai Rp4,8 miliar yang bersumber dari APBD 2012 tersebut. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Serang menghukumnya 18 bulan penjara.

Iing dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Namun proses hukum kembali berjalan setelah Iing memutuskan untuk mengajukan banding. (Bayu)