Tersangka KSO BGD Bertambah

0
484 views

SERANG – Jumlah tersangka perkara dugaan korupsi kerja sama operasi (KSO) PT Banten Global Development (BGD) dengan PT Surya Laba Sejati (SLS) bertambah. Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten kembali menetapkan tiga tersangka lagi.

Sebelumnya, penyidik menetapkan mantan direktur PT BGD Franklin Paul Nelwan sebagai tersangka dugaan korupsi KSO tahun 2015 senilai Rp5,917 miliar tersebut. “Sudah ditetapkan tiga orang tersangka lagi. Sebelumnya baru satu (Franklin Paul Nelwan-red),” kata sumber Radar Banten di lingkungan Ditreskrimsus Polda Banten yang enggan disebut namanya, Selasa (17/9).

Tiga tersangka baru tersebut berinisial IM, RS, dan FI. Ketiganya dinilai terlibat langsung dalam KSO yang diduga fiktif tersebut. “Ketiganya kami tetapkan sebagai tersangka pada minggu ketiga bulan Agustus kemarin. Kami nilai ketiganya berperan aktif,” katanya.

Namun, sumber tersebut enggan merinci identitas dan peran ketiga tersangka dalam perkara tersebut. “Belum diperiksa (sebagai tersangka-red). Tapi, kami lakukan pemanggilan,” katanya.

Kepala Bagian (Kabag) Pengawasan dan Penyidikan (Wasidik) Ditreskrimsus Polda Banten Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Dadang Herli Saputra enggan berkomentar mengenai penetapan tiga tersangka baru tersebut. “Coba langsung ke Pak Dir (Direktur Reskrimsus Polda Banten Kombes Pol Rudi Hananto-red),” kata Dadang.

Sementara, Direktur Reskrimsus Polda Banten Kombes Rudi Hananto tak berkomentar banyak. Dia meminta langsung bertanya kepada Kasubdit III Tipikor Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Doffie Fahlevi Sanjaya. “Langsung ke Pak Doffie saja biar pas,” kata Rudi melalui pesan WhatsApp yang diterima Radar Banten.

KSO senilai Rp5,917 miliar itu diperuntukkan kegiatan usaha tambang batu bara di Bayah, Kabupaten Lebak. Kontrak kerja itu berlaku selama setahun atau berakhir pada 28 Oktober 2016. Hingga kontrak berakhir, modal PT BGD Rp5,917 miliar tak kunjung dikembalikan oleh PT SLS.

Selain itu, pemberian perjanjian modal kerja atau PPMK tersebut dinilai tidak sesuai aturan. Sebab, PT BGD selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten yang bergerak pada holding company dalam standar operasional prosedur (SOP)-nya tidak mengatur PPMK. Namun, Direktur Utama PT BGD saat itu Franklin P Nelwan tetap menyetujuinya.

Penyidik telah memeriksa puluhan saksi terkait kasus tersebut. Mereka dimintai keterangan terkait KSO tersebut.

Barang bukti transfer uang juga telah disita penyidik terkait KSO tersebut. Seperti transfer PT BGD kepada PT SLS tertanggal 3 November 2015 senilai Rp1,420 miliar. Kemudian, bukti transfer pada 6 November 2015 senilai Rp1,7 miliar untuk biaya kapal. Lalu, bukti transfer kepada seorang berinisial IL senilai Rp1,5 miliar pada 24 November 2015.

Selain bukti transfer, penyidik juga menyita fotokopi legalisasi anggaran dasar PT BGD dan fotokopi legalisasi keputusan direksi PT BGD. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kerugian keuangan negara akibat KSO itu mencapai Rp5,2 miliar.  (mg05/nda/ira)