Ketua Pansus LKPj Gubernur tahun 2016 Muhlis

SERANG – Sebanyak 12 dari 15 Kepala SKPD di Pemprov Banten yang dipanggil hari ini oleh Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2016 tidak menghadiri rapat pansus untuk menindalanjuti laporan tersebut.

Dengan seperti itu, Pansus menilai Kepala SKPD tersebut kurang serius menindaklanjuti pembahasan LKPj gubernur tahun anggaran 2016 yang kini sedang dibahas di DPRD Banten melalui pansus.

Ketua Pansus LKPj Gubernur tahun 2016 Muhlis mengaku kecewa karena dari 15 SKPD yang diundang rapat, hanya tiga kepala SKPD yang langsung menghadiri.

“Tiga SKPD yang kepalanya langsung yang hadir itu Dinsos, Disnakertrans, dan Distanak. Yang lain datang cuma diwakili. Artinya ini tidak ada keseriusan dari SKPD untuk membahas tindaklanjut LKPj ini,” ujar Muhlis kepada wartawan, usai rapat pansus di ruang serba guna DPRD Banten, Kamis (6/4).

Selain Dinsos, Disnakertrans dan Distanak, SKPD lain yang diundang yakni Dinas Pendidikan (Dindik), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Penanaman Modal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Inspektorat, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR), dan sejumlah SKPD lainnya.

Muhlis mengatakan, pansus kembali akan mengundang SKPD untuk rapat membahas tindak lanjut LKPj gubernur tahun 2016 yang pekan lalu disampaikan melalui rapat parpurna. “Kalau ketika diundang lagi tidak hadir juga, kami akan memberikan catatan, dan akan kami bacakan di rapat paripurna pembacaan rekomendasi atas LKPj ini,” tegasnya.

Muhlis menilai, pembahasan rapat tersebut sangat penting guna menilai kinerja pemprov atas program kerja yang telah disusun. “Pembahasan LKPj ini kan menilai kinerja dari program yang ditargetkan dalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) tahun 2016. Makanya kami ingin meminta capaian-capaian SKPD. Kami ingin terjaling koordinasi dan sinergitas antar SKPD, karena program ini kan ada yang lintas sektoral,” tegasnya.

Untuk itu, lanjut Muhlis, pada rapat yang akan datang, pansus juga akan mengundang asisten daerah selaku koordinasi SKPD. “Sesuai PP kita (DPRD-red) itu membahas ini untuk memberi rekomendasi. Nah dalam rekomendasi itu kita akan memberi cacatan untuk penganggaran di tahun berikutnya,” kata Muhlis seraya mengaku belum mengetahui akan ada berapa cacatan dalam rekomendasi LKPj 2016.

Politisi PDIP ini menarget pembahasan rekomendasi LKPj 2016 ini dapat rampung dan diparipurnakan pada pertengahan Mei nanti. “Yang kami harapkan, cacatan rekomendasi LKPj ini untuk diteruskan kepada gubernur dan wakil gubernur baru, atau juga untuk melaksanakan sesuai visi misi saat disampaikan pada masa kampanye,” tegasnya.

Wakil Ketua Pansus LKPj 2016 Muhammad Faizal menambahkan, hasil pembahasan sementara diketahui bahwa penyerapan anggaran secara target memang berjalan baik. Namun dampak dari penerapan anggaran program kegiatan itu belum dirasakan maksimal oleh masyarakat.

“Jadi secara kualitatif bagus, tapi kualitatifnya atau dampaknya yang masih belum. Dampaknya kan kepada masyarakat, karena kan program kegiatan itu harus dihubungkan kepada indikator makro. Seperti IPM (indek pembangunan manusia), LPE (laju pertumbuhan ekonomi), kemudian penurunan angka pengangguran, dan lainnya. Salah satu contoh, investasi kita bagus, tapi itu tidak membantu mengurangi pengangguran. Jadi kami harap apapun yang disampaikan di sini membawa dampak baik bagi indikator makro,” tegas Faizal. (Bayu Mulyana / coffeandchococake@gmail.com)