Tiga Kepala Dinas Dijabat Plt

SERANG – Tiga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Banten yang menjadi mitra kerja Komisi V DPRD Banten masih dijabat pelaksana tugas (Plt). Hal itu dikhawatirkan berdampak pada capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Banten 2017-2022.

Menurut Ketua Komisi V DPRD Banten M Nizar, tiga OPD yang saat ini dijabat Plt adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan (Dindikbud), Biro Kesra, dan Pelaksana BPBD Banten.

“Mestinya awal 2020, jabatan kepala dinas yang kosong diisi pejabat definitif bukan Plt. Tapi sayangnya, justru Plt kepala dinas bertambah,” kata Nizar akhir pekan kemarin.

Plt kepala OPD, lanjut Nizar, sangat terbatas kewenangannya. Akibatnya, kinerja OPD terancam menurun. “Kalau kinerja menurun, ini akan berdampak pada capaian RPJMD,” tegasnya.

Pijakan utama dalam menyusun program dan kegiatan OPD setiap tahun anggaran adalah RPJMD 2017-2022. Apabila target-target tahunan berada di bawah target RPJMD akan memberatkan pada capaian target tahun berikutnya. Bahkan di tahun 2022 RPJMD Banten bisa gagal tercapai. “Bila target RPJMD 2017-2022 gagal tercapai, maka Gubernur Banten dinyatakan gagal dalam menjalankan pemerintahan,” urai Nizar.

Untuk itu, Nizar meminta Gubernur untuk segera mengisi jabatan kepala dinas yang kosong, serta tidak mencopot kepala dinas tanpa disiapkan penggantinya. “Informasi yang kami terima, masih ada beberapa kepala dinas yang akan dicopot lantaran sudah menjabat lima tahun. Kami tidak mempersoalkan pemberhentiannya, yang kami sayangkan adalah tidak ada perencanaan yang matang dalam memberhentikan kepala OPD, sehingga jabatan yang kosong semakin banyak diisi Plt,” tegas nizar.

Mestinya, lanjut Nizar, Pemprov Banten merancang dan merencanakan dengan baik. Ia menyebut, pergantian pejabat di pemerintah pusat selalu direncanakan dengan matang. Setiap ada pergantian pejabat, calon penggantinya sudah disiapkan.

“Kalau ada rencana pemberhentian kepala dinas, harusnya disiapkan dulu siapa penggantinya. Ini kan diganti terus menunjuk Plt. Cara seperti ini tidak sehat,” paparnya.

Pengisian jabatan kosong butuh waktu yang lama untuk diisi dengan pejabat baru, baik itu melalui open bidding atau mekanisme lain. “Kalau seperti ini, kinerja OPD terganggu. Banyak OPD di Pemprov yang dipimpin Plt yang kewenangannya terbatas. Dampaknya jelas, rapat koordinasi dengan Komisi-komisi di DPRD juga sulit,” tegasnya.

Senada, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten Muhlis juga meminta Gubernur meningkatkan kinerja semua OPD dengan tidak membiarkan jabatan kepala dinas dipimpin Plt. “Ini kita khawatir, program dan kegiatan sejumlah OPD terbengkalai lantaran dipimpin Plt. Buntutnya bisa ditebak, target 2020 gagal tercapai,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, Plt kepala dinas yang ditunjuk Gubernur diprediksi tidak akan fokus melaksanakan tugasnya lantaran harus rangkap jabatan. Ia mencontohkan, Plt Kepala Pelaksana BPBD merangkap Kepala Inspektorat. Ini tentu berdampak pada pengawasan internal. “Bukannya meragukan kompetensi pejabat Pemprov, kalau mereka rangkap jabatan sudah pasti tidak akan fokus. Jika terus seperti ini, target RPJMD sulit dicapai,” urainya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Banten Asep Hidayat mengatakan, pemberhentian pejabat harus dilakukan sebagai bagian dari solusi meningkatkan kinerja OPD, bukan malah sebaliknya. “Komisi I secepatnya memanggil Kepala BKD (Komarudin) untuk dimintai penjelasannya,” ujarnya.

Politikus Demokrat ini mengharapkan, pemberhentian kepala OPD tidak sampai menghambat karir seorang ASN. “Kalau yang dicopotnya mendekati usia pensiun tidak masalah, tapi kalau masih produktif dan kinerjanya baik sangat disayangkan kalau harus nonjob,” tegasnya.

Sebelumnya, Sekda Banten Al Muktabar mengaku, proses pengisian jabatan kepala dinas yang kosong membutuhkan waktu. “Saat ini proses seleksi calon kepala Dindikbud Banten sedang berjalan. Semoga dua bulan ke depan sudah ada Kepala Dindikbud definitif,” katanya.

Terkait kekhawatiran kinerja OPD yang dipimpin Plt menurun, Al mengaku program dan kegiatan OPD sejauh ini masih on the track. “Kita evaluasi setiap bulan,” ungkapnya. (den/alt/ags)