Tiga Warga Gugat Gubernur

0
844 views
Tiga warga Banten saat memperlihatkan materi gugatan terhadap Gubernur Banten di salah satu kedai di Kota Serang, Sabtu (30/5).

SERANG – Polemik Bank Banten akhirnya dibawa ke ranah hukum. Tiga warga Banten melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Serang, Sabtu (30/5). Gugatan tersebut dilayangkan karena penggugat menilai terdapat perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan sejumlah pihak terkait.

Mereka, Ketua DPRD Banten Andra Soni selaku tergugat II, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso tergugat III. Kemudian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Erwin Soeriadimadja selaku tergugat IV, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Rina Dewiyanti selaku tergugat V dan para Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten) selalu tergugat VI.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Agus Supriyanto, Moch Ojat Sudrajat dan Ikhsan Ahmad. Gugatan tersebut telah didaftarkan secara dalam jaringan (daring) dan tinggal proses verifikasi. “Besok pagi (hari ini-red) sekira pukul 09.00 WIB ke PN (pengadilan negeri-red). Kita tinggal stempel dan nomor pendaftaran,” kata Ojat dikonfirmasi Radar Banten, Senin (1/6).

Ojat mengatakan WH Selaku tergugat I dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak merealisasikan penambahan modal Bank Banten pada tahun anggaran 2018. “Pada 2018 sudah dianggarkan Rp175 miliar tapi tidak direalisasikan sehingga terjadi SILPA (sisa lebih pembiyaan anggaran-red),” kata Ojat.

Pada 2019 WH juga tidak menganggarkan Rp131 miliar. Padahal kata Ojat, uang Rp131 miliar tersebut sudah dianggarkan. “Apalagi tahun 2020 tidak dianggarkan sehingga menurut kami tergugat I telah melanggar ketentuan Perda Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Saham Persereoan Terbatas Banten Global Development untuk pembentukan Bank Banten,” ucap Ojat.

Selain melanggar Perda, WH kata Ojat juga dinilai melanggar Pasal 421 KUH Pidana tentang Penyalahgunaan Kekuasaan. “Ancaman pidananya paling lama 2 tahun dan 8 bulan,” katanya.

Menurut Ojat, WH sebagai pemegang saham pengendali terakhir tidak melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen Bank Banten mulai dari 2017 hingga 2019 sehingga mengalami kerugian. Merupakan hak tergugat I jika pun harus mengganti susunan dewan komisaris atau pun dewan direksi jika dianggap tidak bekerja dengan baik, jangan melakukan pembiaran,” kata Ojat.

Sementara tergugat II Andra Soni dinilai tidak melakukan upaya maksimal dalam hal pengawasan. Di mana, terdapat kerugian di Bank Banten pada 2017-2019. “Ada upaya seperti membentuk pansus dan atau hak interpelasi untuk menanyakan kepada eksekutif atau tergugat I atas penyebab kerugian selama tiga tahun berturut-turut,” kata Ojat.

Tergugat II juga tidak melakukan upaya maksimal dalam hal anggaran. Karena pada 2020 tergugat II malah bersepakat dengan tergugat I untuk tidak menganggarkan tambahan penyertaan modal untuk Bank Banten. “Padahal diketahui tergugat II juga sudah memperoleh surat dari OJK (tergugat III) tanggal 29 November 2019 yang meminta kepada tergugat I untuk menambahkan modalnya ke Bank Banten,” kata Ojat.

Sedangkan untuk tergugat III Wimboh Santoso dinilai tidak melakukan pengawasan optimal terhadap Bank Banten. Padahal, tergugat III diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. “Berkaitan dengan tergugat IV (Erwin Soeriadimadja-red), kita berpendapat ketika tergugat IV menyampaikan kondisi likuiditas Bank Banten bukan kepada OJK malah diduga kepada tergugat I,” kata Ojat.

Akibat pendapat tergugat IV tersebut menjadi konsideran oleh tergugat I ketika menerbitkan dan menetapkan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 580/Kep.144-Huk/2020 tanggal 21 April 2020. “Dimana tergugat I memindahkan RKUD-nya dari Bank Banten ke Bank BJB, dan menimbulkan adanya pengambilan dana oleh para nasabah Bank Banten hingga saat ini,” kata Ojat.

Sementara tergugat V Rina Dewiyanti diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tidak membuka rekening kas umum daerah Provinsi Banten 2020 pada bank sehat. “Tergugat V juga menciptakan kekosongan hukum dan lalai sehingga karena tidak segera membuka RKUD Provinsi Banten di akhir tahun anggaran sebelum tahun anggaran 2020,” kata Ojat.

Penggugat lainnya Agus Supriyanto menambahkan untuk tergugat VI atau para direksi Bank Banten didugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tidak melakukan upaya maksimal dalam pengelolaan Bank Banten. “Selama kurun 2017 sampai dengan 2019 Bank Banten terus mengalami kerugian,” kata Agus.

Akibat dari kisruhnya Bank Banten tersebut membuat para nasabah mengalami kerugian dengan tidak dapat melakukan pengiriman uang dan kesulitan mengambil uang di ATM Bank Banten. “Ketika akan mengambil di Kantor Bank Banten harus melalui antrian yang panjang dan jumlah penarikannya pun dibatasi,” kata Agus.

PEMPROV PELAJARI GUGATAN

Sementara dikonfirmasi terpisah, Kepala Biro Hukum Pemprov Banten Agus Mintono enggan menanggapi gugatan perdata tersebut. Termasuk, materi gugatan terkait tudingan perbuatan melawan hukum terhadap Gubernur. Ia akan memberikan tanggapan setelah mempelajari materi gugatan dari penggugat. “Sebelum kami memberikan tanggapan, kami harus mempelajari dulu materi gugatannya,” tulis Mintono melalui pesan WhatsApp. Ketua DPRD Banten Andra Soni yang juga menjadi tergugat II, menanggapi santai gugatan tiga warga Banten tersebut. Menurutnya, DPRD menghormati upaya hukum oleh warga Banten terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Banten.   

“Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum, kami menghormatinya,” katanya.

Terkait proses, selanjutnya, Andra memastikan DPRD akan mematuhi aturan yang berlaku. “Untuk itu DPRD Banten akan taat pada perintah pengadilan, bilamana diminta untuk menjawab daripada gugatan tersebut,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Humas PN Serang Guse Prayudi menuturkan proses gugatan yang dilayangkan berkaitan Bank Banten baru diproses melalui dalam jaringan atau daring. Selanjutnya gugatan tersebut akan diverifikasi oleh petugas PN Serang. “Nanti setelah diverifikasi diberi nomor perkara ditentukan majelis hakimnya, paniter penggantinya, juru sita dan ditetapkan hari sidangnya,” tulis Guse saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. (mg05-den/air)