Tim Rano-Embay “Jual” Tim WH-Andika “Beli”

0
599 views
Ilustrasi

CILEGON – Ada sebuah ungkapan dilingkungan masyarakat Betawi, “Lu Jual, Gua Beli”. Ungkapan tersebut sepertinya bisa untuk menggambarkan apa selanjutnya yang akan terjadi pada proses mencari pucuk pimpinan Provinsi Banten.

Setelah selesainya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi, Penetapan, dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Banten Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 di Hotel The Royale Krakatau Cilegon, Minggu (26/2), dengan kemenangan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim dan Andika Hazrumy, tim Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Rano Karno dan Embay Mulya Syarif mengaku akan melanjutkan proses Pilgub tersebut ke Mahkamah Konsitusi (MK).

Melalui kuasa hukumnya, Donnya Tri Istiqomah, Tim Pemenangan Rano-Embay mengaku sudah menyiapkan segala hal yang diperlukan agar proses pesta demokrasi ini masuk ke “ring” selanjutnya, yaitu MK.

“Ke Mahkamah konstitusi sudah pasti, ini demi tegaknya demokrasi, masyarakatpun ingin kebenaran,” ujar Donny kepada awak media di Hotel The Royale Krakatau Cilegon, Minggu (26/2).

Saking sudah benar-benar siap, Donny mengaku bahwa pihaknya pun sudah siap untuk mengajukan gugatan tersebut ke MK besok. “Gugatan ke MK tekhnis dua jam saja cukup. Besok pun kita sudah siap, karena secara subtansi kita sudah faham apa yamg terjadi, di pleno pun sudah kita tawakran secara baik-baik,” papar Donny.

Kepada awak media Donny memamaparkan kenapa pihaknya mengeluar “jurus” tersebut. Menurutnya, Pilkada Banten khususnya di Kota Tangerang terlalu banyak kecurangan yang terstruktir dan massif terjadi.

Kecurangan yang Donny maksud yaitu diduga adanya penggelembungan suara dan Surat Keterangan (suket) palsu.

“Untuk Kota Tangerang kita ingin kebenaran materil, kita melihat suket sekitar 28 ribu yang diterbitkan, tapi di luar suket ada 16 ribu. 16 ribu itu yang di DPT dan menggunakan E-KTP. Tolong 16 ribu ini di DPT berapa dan di E KTP berapa? Kita minta bukti, kami tadi minta baik-baik, tolong dibuka kotak suaranya, kita masih panjang sampai besok, tapi tidak mau” ujarnya.

Donny menambahkan, pihaknya pun menginginkan kebenaran materil terkait penggunaan surat suara, karena pihaknya melihat ada pelanggaran. “Dibandingkan dengan surat suara yang diterima ada 2.700 surat suara yang kurang, maksudnya, surat suara semua sudah diberikan, sudah habis, tapi masih ada yang memilih sebanyak 2.700, pertanyaannya itu dari mana, kan surat suaranya sudah habis dibagikan,” katanya.

Sementara itu, Kuasa hukum Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim dan Andika Hazrumy, Ramdhan Alamsyah mengungkapkan, pihaknya siap mengikuti langkah hukum yang akan diampil oleh pesaingnya tersebut. “Kalau mereka mengajukan (gugatan-red) kita tunggu,” ujar Ramdhan.

Ramdhan menilai sudah tidak ada lagi yang harus digugat dalam proses Pilkada Banten tahun ini. Menurutnya, semua tuduhan yang dialamatkan tim dari paslon nomor dua kepada pihaknya sudah dipatahkan oleh Panwaslu Kota Tangerang.

“Di dua kabupaten kota yang mereka permasalahkan panwaslu sudah bekerja secara maksimal sesuai aturan yang berlaku. yang mereka katakan adanya penggelembungan suara, suket palsu dan lainya sudah diputuskan tidak memenuhi unsur,” katanya.

“Kami yakin seyakin-yakinnya, Banten dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada protes sanan-sini. Kami menegaskan berdasarkan UU no 10 berkaitan pemilu batasannya adalah satu persen dan kita mempunyai poin sudah diatas ambang,” katanya.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim dan Andika Hazrumy unggul dari Paslon Cagub Cawagub Rano Karno dan Embay Mulya Syarief dalam rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tingkat Provinsi Banten.

Hasil rapat pleno yang berlangsung di Hotel The Royale Krakatau,Kota Cilegon tersebut, WH-Andika unggul dengan perolehan suara 2.411.213, sedangkan Rano-Embay 2.321.323, atau selisi 1,90 persen.

Ketua KPU Provinsi Banten Agus Supriyatna menjelaskan, hasil tersebut merupakan rekapitulasi perolehan suara di delapan kabupaten kota di Banten. “Partisipasinya kita diangka 63 persen, meski tidak mencapai target, tapi kita sudah kerja maksimal,” ujar Agus setelah pleno.

“Sekarang ini proses penetapan rekapitulasi penghitungan suara, bukan penetapan pemenangnya, penetapan pemenangnya belum, nanti menunggu MK apakah ada gugatan atau tidak, kalau kemudian ada, kita menunggu surat dari MK terkait proses gugatan itu, intinya kita menunggu dari MK penetapan Pemenangnya,” papar Agus.

Ada atau tidaknya gugatan, menurut Agus itu merupakan hak masing-masing calon dan tim pemenangan. “Sekarang KPU mengikuti tahapan fokus pada rekap penghitungan suara saja, sesuai peraturan MK nomor 3 Tahun 2016, diberikan spare waktunya tiga hari setelah ditetapkan di KPU Banten,” ujarnya. (Bayu)