Tim Sudarmana-Marfi Batal Gugat ke MK, Kenapa?

Ketua KPU Cilegon , Fathullah. (Dok: RB)

CILEGON – Hingga batas akhir pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Minggu (20/12/2015), tidak ada satu pun calon kepala daerah yang mengajukan sengketa pilkada. Dengan demikian, tahapan Pilkada Cilegon tinggal menetapkan calon walikota dan wakil walikota terpilih dengan suara terbanyak, yakni pasangan Tb Iman Ariyadi dan Edi Ariadi.

Rencananya, KPU Cilegon bakal menetapkan Iman-Edi melalui rapat pleno yang digelar di kantor KPU Cilegon, hari ini (21/12/2015). “Tahapan rekapitulasi suara sudah selesai dan tidak ada pasangan calon yang melakukan gugatan ke MK. Kita akan lanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu penetapan calon terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Cilegon,” kata Ketua KPU Cilegon Fathullah.

Sebelumnya, tim pemenangan Sudarmana-Marfi Fahzan mengancam bakal membeberkan kecurangan pilkada kepada Panwaslu Cilegon. Namun ancaman itu hanya isapan jempol belaka, sebab hingga kemarin, mereka tak datang ke kantor Panwaslu.

M Yayat Priyatna, wakil ketua tim pemenangan Sudarmana-Marfi beralasan, ketidakhadirannya ke Panwaslu lantaran merasa kurang direspons oleh lembaga pengawas tersebut. “Kita mau lapor ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) saja,” katanya.

Laporan ini, kata dia, terkait pelanggaran yang dilakukan oleh KPU selaku penyelenggara pemilu. Dia mencontohkan, pelanggaran itu soal susunan acara debat publik pertama. Selain itu, KPU juga kurang menyampaikan atau mendistribusikan formulir C-6 kepada masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih. “Seharusnya formulir C-6 ini kan yang mendistribusikan ketua KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara). Tapi yang terjadi di lapangan malah yang menyampaikan formulir C-6 ini para ketua RT (rukun tetangga),” ujarnya.

Dia mengaku, salah satu contoh nyata adalah dirinya sendiri yang tidak mendapatkan formulir C-6. “Bahkan saya di DPT (daftar pemilih tetap) dan DPTb-1 (daftar pemilih tambahan tahap satu) juga tidak ada. Akhirnya saya mencoblos menggunakan KTP,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Cilegon Fathullah tidak mempermasalahkan laporan ke DKPP. “Itu hak mereka. Yang jelas tahapannya sudah selesai, kita ikuti saja laporannya seperti apa,” katanya. (RB/mg08/ibm/ags)