Tirtayasa-Puloampel Masuk Zona Pertambangan

SERANG – Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Banten terancam gagal disahkan menjadi peraturan daerah (perda) tahun ini, lantaran masih mendapat penolakan dari nelayan dan aktivis pegiat lingkungan. Adapun yang menjadi dasar penolakan masyarakat pesisir karena  dalam draf Raperda RZWP3K mencantumkan tiga kecamatan di dua daerah yang masuk dalam zona pertambangan.

Dalam draf raperda, tepatnya paragraf 4, pasal 19 tentang zona pertambangan disebutkan, Kecamatan Tirtayasa dan Puloampel, Kabupaten Serang, dan Kecamatan Pulomerak, di Kota Cilegon.

Juru bicara Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK) Bahari Banten, Mad Haer mengungkapkan, telah memberikan masukan kepada Pansus Raperda RZWP3K untuk membongkar ulang draf Raperda, khususnya tentang zonasi pertambangan. “Bila itu tidak direvisi, kami akan tetap menolak Raperda RZWP3K yang tahun lalu gagal diselesaikan DPRD, dan tahun ini dilanjutkan pembahasannya,” kata Mad Haer kepada Radar Banten, kemarin.

Ia melanjutkan, AMUK Bahari Banten yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan komunitas nelayan tradisional  sepakat untuk melakukan unjuk rasa besar-besaran, bila Kecamatan Tirtayasa dan Puloampel dipaksakan masuk zonasi pertambangan. “Tahun lalu pansus gagal merevisi zona pertambangan, makanya kami tolak. Sekarang kami tidak akan membiarkan DPRD sembarangan menetapkan zona pertambangan,” tegasnya.

Selain menolak penetapan zona pertambangan, AMUK Bahari Banten juga mempersoalkan penyusunan Raperda RZWP3K jilid II tahun 2020. Aktivis pegiat lingkungan yang akrab disapa Aeng memaparkan, selama ini masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil Banten tidak pernah dilibatkan dalam tahap-tahap penyusunan rencana peraturan daerah tersebut, baik secara fisik maupun pengetahuan dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam yang berada di dalam ruang hidup masyarakat; tidak ada transparansi atas data dan draft dokumen resmi beserta lampiran RZWP3K, peta lokasi, detail alokasi ruang beserta luasannya serta dokumen penjelasannya oleh DPRD Banten dan Pokja RZWP3K Provinsi Banten.

“Kami juga menduga tidak ada data serta draft dokumen RZWP3K yang dapat dikaji, dianalisis dan dikoreksi oleh masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Banten,” tegasnya.

AMUK Bahari menilai penyusunan RZWP3K di Provinsi Banten sangat jauh dari pedoman dan kebijakan yang mengatur penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Salah satunya sosialiasi sebelum penyusunan RZWP3k.

“Berdasarkan pedoman teknis penyusunan RZWP3K, provinsi harus melakukan sosialisasi untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selama ini itu tidak dilakukan,” pungkasnya.

Senada, juru bicara nelayan Puloampel, Boni mengungkapkan, pihaknya menolak Raperda RZWP3K lantaran dalam draf raperda mencantumkan Kecamatan Puloampel bagian dari adanya pertambangan pasir laut yang akan dinikmati oleh segelintir orang. “Ini sangat merugikan nelayan, Sementara yang paling diuntungkan adalah para pengusaha tambang,” tegasnya.

Ia berharap, Pansus Raperda menyerap aspirasi nelayan di wilayah Serang. “Kalau Kecamatan Puloampel tetap dijadikan zona tambang, harga mati kami menolak RZWP3K,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus A. Jazuli Abdillah mengakui bila aspirasi nelayan dan aktivis pegiat lingkungan dijadikan pertimbangan oleh pansus dalam menyelesaikan pembahasan Raperda RZWP3K.

“Makanya kami undang unsur nelayan dan organisasi kemasyarakatan, itu dalam rangka mendengarkan masukan dari lapisan masyarakat mengenai RZWP3K. Kita ingin semua memahami tujuan raperda ini dibuat,” katanya.

Terkait penolakan zona tambang, Jazuli mengaku hal itu akan disampaikan kepada pimpinan DPRD.

“Tentu pansus akan menerima saran dan masukan dari semua pihak,” jelasnya. (den/alt)