TP4D Kawal 11 Proyek Strategis Nasional

Pronas
Dok: Radar Banten

SERANG – Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) mengawal 11 proyek strategis nasional di Banten. Tugas Kejaksaan Tinggi Banten melalui tim itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Stategis Nasional.

“Proses lelang (11 proyek strategis nasional/lihat di tabel-red) akan dikawal oleh TP4 Pusat (Kejagung-red), sedangkan kami, nanti, (mengawal-red) pelaksanaannya di daerah. Misalnya, proses pembebasan lahan,” jelas Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Banten Sufari pada Sabtu (12/3/2016) seperti dilansir Harian Radar Banten.

Dia menjelaskan, kebijakan pendampingan proyek nasional itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo. “Jadi, saat ini, paradigma penegakan hukum sudah bergeser dari pemberantasan ke pencegahan,” ungkapnya.

Selain proyek strategis nasional, TP4D Kejati Banten juga mendampingi proyek-proyek pembangunan di pemerintah daerah. “Setiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah) itu wajib didampingi. Kalau tidak mau, berarti melawan perintah, undang-undang, dan pimpinan. Siapa pimpinan? Ya Presiden,” tegas Sufari.

Pendampingan TP4D dilakukan mulai tahap perencanaan proyek hingga pembayaran kepada pelaksana proyek oleh masing-masing SKPD. “Jadi, kalau ada SKPD yang tidak mau didampingi, patut diduga ada indikasi permainan,” tegas Sufari.

Sufari berencana mengundang kembali setiap SKPD di Pemprov Banten untuk memberikan pemahaman soal peran dan tugas TP4D. “Kalau tidak mau ya tanggung sendiri risikonya,” tandasnya. (RB/nda/don/ags)