TPP Pegawai Pemkot Serang Batal Naik

SERANG – Tunjangan penambah penghasilan (TPP) Pemkot Serang batal naik. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak menyetujui usulan kenaikan TPP karena dinilai akan menimbulkan kecemburuan bagi pegawai di instansi lain.

Walikota Serang Syafrudin mengaku sudah mengalokasikan anggaran untuk kenaikan TPP pegawai Pemkot sebesar 25 persen. “Ternyata ada aturan dari pusat tidak boleh ada kenaikan,” ungkap Syafrudin, Kamis (13/2).

Mantan birokrat ini sebenarnya berkeinginan TPP pegawai Pemkot naik untuk kesejahteraan para abdi negara. Bahkan, keinginan itu sudah dituangkan saat pembahasan APBD Kota Serang tahun anggaran 2020. Apalagi rapat organisasi perangkat daerah (OPD) harus di dalam kota. “Tidak ada di luar kota. Makanya kami ingin agar TPP dinaikkan,” tuturnya.

Meskipun TPP batal naik, Syafrudin menegaskan, rapat-rapat tetap harus dilakukan di dalam kota. Sementara anggaran yang sudah dialokasikan untuk kenaikan TPP akan diubah peruntukkannya saat pembahasan perubahan APBD tahun ini. “Tetap untuk pembangunan Kota Serang,” ujarnya.

Dia berharap pegawai Pemkot tidak kecewa. “Pendapatan tidak turun, bahkan lebih. Karena walaupun honor dipangkas sebagian, tapi ada kompensasi lainnya. Yang pasti pendapatan akan lebih, tidak turun ,” jelas mantan vamat ini.

Syafrudin mengaku akan kembali memperjuangkan kesejahteraan pegawai dengan tidak mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Koordinasi dan komunikasi akan terus dilakukan termasuk dengan DPRD Kota Serang.

Kepala Inspektorat Pemkot Cilegon Yudi Suryadi mengatakan, ada surat edaran dari Kemendagri bahwa pengajuan TPP dikembalikan ke tahun 2019. “Kita juga sudah bikin surat izin ke Menteri Dalam Negeri dan sudah dibalas bahwa TPP untuk tahun 2020 tidak ada perubahan. Kembali ke tahun 2019,” ujarnya.

Ia mengaku sudah melakukan koordinasi dan komunikasi secara resmi ke Kemendagri. Surat dari Kemendagri diterima Pemkot pada pertengahan Januari lalu. “Bahwa untuk Kota Serang tidak ada perubahan, kembali ke 2019,” terangnya.

Hanya saja ada pengecualian terkait PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. “Inspektorat dimungkinkan (ada kenaikan TPP-red) atas dasar surat dari Kemendari,” ungkap Yudi.

Ia mengungkapkan dalam surat Kemendagri itu tidak disebutkan secara detail alasan pelarangan TPP naik. Namun secara nasional, Kemendagri melakukan kajian terkait TPP. Kemungkinan ke depan akan ada pedoman terkait pemberian TPP tersebut, sehingga tidak terjadi gap.

“Mungkin saat ini terjadi gap. Daerah yang mampu mungkin lebih tinggi. Padahal tupoksinya sama-sama berat,” ujarnya.

Kata dia, TPP pegawai Pemkot mungkin saja naik apabila ada peningkatan pendapatan asli daerah.  Adanya keinginan kenaikan TPP bagi para pegawai lantaran saat ini nominalnya termasuk di bawah. Apalagi, Walikota sudah membuat surat edaran berkaitan dengan pengurangan rapat-rapat di luar daerah dan penghilangan honor. “Honor sudah dianggarkan dan dikurangi,” ujar Yudi.

Terpisah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Serang Wachyu B Kristiawan mengatakan, TPP pegawai batal naik, kecuali Inspektorat. “Itu sesuai dengan surat edaran Kemendagri,” tuturnya.

Kepala Bidang Anggaran DPKAD Kota Serang Salvani Eka menambahkan, awalnya Pemkot sudah mengalokasikan anggaran senilai Rp197 miliar di tahun anggaran 2020 untuk TPP dengan kenaikan 25 persen. Sedangkan alokasi anggaran TPP tahun 2019 yakni Rp144 miliar. “Isi surat Kemendagri, alokasi anggaran untuk TPP tidak boleh melebihi pagu 2019,” ujarnya.

Kata dia, tidak semua honor-honor juga akan dipangkas. Karena ada amanat peraturan yang menyebutkan agar honor internal yang dihilangkan. Selain itu, kegiatan keluar daerah juga dibatasi. Sedangkan anggaran perjalanan dinas tetap ada untuk kegiatan yang sifatnya koordinasi dan menghadiri undangan.

“Untuk anggaran perjalanan dinas ada pengurangan dari Rp83 miliar menjadi Rp77 miliar,” terang Salvani. Pihaknya memang melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas, sewa tempat, dan honor untuk menutupi anggaran dana kelurahan lima persen dari pendapatan sekira Rp50 miliar lebih. (nna/aas)