Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang Komisi II Roni Alfanto

SERANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang Komisi II Roni Alfanto menilai trotoar yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Banten tidak layak bagi penyandang disabilitas. Selain itu, pembangunan trotoar di sepanjang jalan Kota Serang ini terkesan kurang rapi.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyandang Disabilitas, kata Rano, Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah harus memberikan hak-hak disabilitas yang mesti dilindungi oleh pemerintah. Diantaranya mendapat aksesibilitas terhadap jalan, gedung dan bangunan, yang tidak boleh didiskriminasi.

“Di UU tersebut menyebutkan untuk pekerjaan pun harus di fasilitasi. Kalau untuk BUMN/BUMD itu 2 persen dari total keseluruhan pegawai. Kalau swasta 1 persen,” terangnya saat ditemui di Kantor DPD NasDem Kota Serang, Kemang, Kota Serang, Rabu (21/2).

Terkait trotoar yang telah dibangun, menurutnya masih belum layak dan melanggar hak disabilitas untuk mendapatkan jalan. Pasalnya, pembangunan trotoar ini sering dipakai Pedagang Kaki Lima (PKL) dan parkir. “Saya apresiasi terhadap Pemprov sudah memperhatikan disabilitas. Tapi kenyataannya kita lihat dalam pekerjaan, luasnya trotoar. Bukan hanya penyandang disabilitas yang belum maksimal. Bagi pengguna jalan juga karena trotoar tidak tertata dengan rapi,” terangnya.

“Malah dibuat parkir motor, yang memeprsempit jalan. Lihat di Cinaggung Trip Jamaksari trortoar terlalu lebar dan penegrjaannya tidak bagus. Intinya kalau jalan hak diasbilitas untuk mendapat jalan jangan dihalang-halangi. Pemerintah harus menertibkan (PKL dan parkir di atas trotoar-red) terutama Satpol PP,” ungkap anggota Dewan Fraksi NasDem ini.

Pengerjaan trotoar yang kurang rapi, seperti struktur trotoar yang bergelombang dan tidak teratur malah merugikan penyandang disabilitas dan pejalan kaki. Kata dia, dengan trotoar yang dibuat begitu lebar, ada masyarakat yang kurang bertanggung jawab menggunakan fasilitas trotoar untuk parkir dan dijadikan lahan bagi PKL.

“Kalau kita lihat kasat mata, memang ada yang bergelombang, ada yang miring, ada yang memang seekarang ini membuat drainase putus. Drainasi terputus ketika hujan besar, bisa banjir nanti.” Menurutnya, pengerjaan yang dilakukan Pemprov belum memuaskan, hal ini perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan dan pengerjaan pembangunan trotoar. “Mudah-mudahan pemprov mendengar, tapi bersama-sama membenahi,” pungkasnya. (Anton Sutompul/antonsutompul1504@gmail.com).