Tujuh Kejari Gagal Sabet WBK

0
1600
Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi saat keluar dari mobil dinas di Kantor Kejati Banten, kemarin (4/2).

Wakil Jaksa Agung Kunjungi Kejati Banten

SERANG – Tujuh kejaksaan negeri (kejari) di Banten gagal meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penghargaan dari Kementerian PAN-RB Republik Indonesia itu gagal diraih lantaran tidak memenuhi syarat.

“Tadi kita brainstorming mengapa sampai gagal, kita evaluasi kegagalan itu dimana. Termasuk memberikan kisi kisi dan kiat-kiat untuk Kejati agar meraih WBBM,” ungkap Wakil Jaksa Agung RI Setia Untung Arimuladi saat mengunjungi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Kamis (4/2).

Untung tiba di Kantor Kejati Banten sekira pukul 13.00 WIB. Rombongan orang nomor dua di korps Adhyaksa itu langsung melakukan pertemuan tertutup bersama jajaran Kejati Banten.

Untung Arimuladi diketahui datang untuk melihat kesiapan Kejati Banten menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) usai meraih predikat WBK Desember lalu.

Dikatakan Untung, kunjungan ke Kejati Banten tersebut merupakan tugasnya, sebagai ketua pengarah untuk reformasi birokrasi dimana salah satu tugasnya membagun zona integritas kejati se- indonesia.

“Intinya, saya selaku Wakil Jaksa Agung juga selaku ketua tim pengarah Reformasi, birokrasi Kejaksaan. Pada 4 Februari Kejati Banten mencanangkan WBK WBM, ini merupakan tindaklanjut dari predikat yang diperoleh 2020, sebagai unit kerja dalam membangun zona wilayah bebas dari korupsi,” katanya didampingi Kajati Banten Asep Nana Mulyana dan Wakajati Banten Ricardo Sitinjak.

Kata Untung, untuk meraih WBK dan WBBM, membutuhkan komitmen dan konsistensi pimpinan dalam menjalankan roda organisasi, serta kebersamaan dan dukungan dari jajaran.

“Kemudian bagaimana aparat hukum dapat memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan, penerapan penegakan hukum, dan menjaga integritas,” tegasnya.

Untung juga meminta kepada seluruh jajarannya yang ada di Provinsi Banten dapat menjalankan program kerja Jaksa Agung ST Burhanudin, untuk tercapainya WBK dan WBBM.

“Saya harapkan rekan-rekan yang di Kejati Banten dapat menjalankan 7 program jaksa agung, dikaitkan dengan WBK dan WBBM ini,” tandasnya.

Sekedar diketahui, tujuh kebijakan strategis kejaksaan tahun 2020-2024, yaitu mewujudkan reorientasi praktik penegakan hukum yang tidak lagi menitikberatkan kepada kuantitas perkara korupsi yang ditangani, namun menitikberatkan kepada upaya bagaimana suatu wilayah bebas dari korupsi.

Melaksanakan monitoring terhadap peraturan daerah yang menghambat syarat perizinan investasi dan memperumit birokrasi, sehingga berpotensi pada hengkangnya para investor. Meningkatkan peran kejaksaan dalam mendukung pengamanan dan penyelamatan aset pemerintah daerah/BUMN/BUMD.

Mengoptimalkan pemanfaatan IT dalam mendukung tugas penegakan hukum kejaksaan, seperti pengembangan e-office, aplikasi Case Management System (CMS) untuk bidang pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara serta bidang pengawasan.

Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Membangun sistem complain and handling management berupa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang antara lain berhubungan dengan informasi tahapan persidangan, pembayaran tilang, pengambilan barang bukti untuk perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dan pelayanan hukum lainnya.

Terakhir, membangun kreativitas dan inovasi dalam menjawab tantangan era disrupsi yang sedemikian cepat. Setiap kepala kejaksaan tinggi harus memilih inovasi yang telah berjalan di satuan kerjanya, agar nantinya dapat diaplikasikan secara nasional di seluruh satuan kerja Kejaksaan. (rbnn/nda)