Tunggakan Peserta BPJS Capai Rp62,6 M

0
911 views

SERANG – Tunggakan peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mandiri di Kabupaten Serang sangat tinggi, mencapai Rp62,6 miliar dari 104.337 peserta.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang Wahyu Suwargi mengatakan, pihaknya mencatat banyaknya tunggakan peserta BPJS Kesehatan mandiri terhitung sejak 1 Januari hingga 5 Februari tahun ini. “Tunggakannya dari semua kelas, mencapai Rp62,6 miliar,” ungkap Wahyu kepada wartawan melalui sambungan telepon seluler, Selasa (11/2).

Wahyu memerinci, tunggakan peserta BPJS Kesehatan mulai dari kelas I sebesar Rp14,9 miliar dari 9.602 peserta, kelas II Rp19,2 miliar dari 21.478 peserta, kelas III Rp28.4 miliar dari 73.257 peserta. “Itu (tunggakan peserta BPJS-red) data yang kita peroleh sampai 5 Feburari,” ujarnya.

Menurut Wahyu, membengkaknya tunggakan peserta BPJS Kesehatan tidak terlepas dari kenaikan nilai iuran yang mencapai dua kali lipat dinilai terlalu tinggi. Oleh karena itu, kata Wahyu, pihak BPJS Kesehatan saat ini sudah memberikan kemudahan kepada para peserta untuk beralih kelas. Kebijakan tersebut berlaku hingga April tahun ini. “Kalau sudah lewat April, katanya harus nunggu satu tahun lagi untuk pemindahan kelas,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang Suja’i A Sayuti berpendapat, tingginya tunggakan peserta BPJS Kesehatan merupakan dampak kenaikan iuran yang mencapai dua kali lipat. “Wajar kalau tunggakannya tinggi, karena masyarakat keberatan untuk bayar BPJS yang begitu tinggi,” katanya.

Politikus Partai Gerindra itu pun menilai, kebijakan pemerintah yang menaikkan nilai iuran BPJS Kesehatan tidak tepat disaat kondisi perekonomian masyarakat sedang rendah. Kondisi diperparah dengan banyaknya subsidi yang dihapuskan. Seperti subsidi gas elpiji tiga kilogram. “Ini yang terus kami suarakan dari daerah,” katanya.

Menurut Suja’i, tunggakan BPJS Kesehatan yang tinggi akan berdampak pada internal BPJS Kesehatan. Apalagi, saat ini BPJS Kesehatan sedang mempunyai banyak utang kepada penyedia layanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta. “Tapi, bagaimana pun  pemerintah harus hadir bagaimana mensubsidi itu (iuran-red) karena tugasnya, bukan malah masyarakat yang dibebankan,” ujarnya. (jek/zai/ags)