Tunggu SK Gubernur, UMP Banten Tahun 2018 Naik 8,71 Persen

Kepala Disnakertrans Banten Alhamidi
SERANG – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten mengusulkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,71 persen dari besar UMP tahun ini sebesar Rp 1.931.180.
Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Hamidi menjelaskan, usul tersebut sudah diserahkan kepada Biro Hukum Provinsi Banten untuk kemudian dimasukan dalam surat keputusan Gubernur Banten tentang UMP 2018.
“Sudah di Biro Hukum, tinggal di paraf, jika sudah tinggal ke bapak (Gubernur Banten Wahidin Halim),” papar Hamidi saat dikonfirmasi sore tadi melalui sambungan telepon seluler, Senin (30/10).
Setelah ditandatangani oleh Gubernur Banten Wahidin Halim, menurut Hamidi, Dianakertrans Provinsi Banten pun akan langsung mengumumkan kenaikan UMP tersebut kepada masyarakat.
“Kalau besok selesai, besok bisa diumumkan. Saya sudah ngobrol dengan Biro Hukum tapi gak tahu tuh,” ujar Hamidi.
Hamidi sendiri berharap SK kenaikan UMP 2018 tersebut bisa segera ditandatangani oleh Gubernur Banten Wahidin Halim mengingat sesuai kebijakan yang tercantum dalam Surat Edaran Kemnaker tanggal 13 Oktober 2017, dengan Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017 paling lambat UMP sudah ditetapkan pada 1 November dan diumumkan pada tanggal tersebut.
Dalam surat edaran tersebut menjelaskan, kenaikan UMP 2018 sebesar 8,71% dihitung berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDB) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Rinciannya: Inflasi nasional sebesar 3,72% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99%.
Penetapan upah minimum 2018 merupakan hasil dari penambahan upah minimum 2017 dikali tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015.
Sehubungan dengan penetapan UMP 2018 ini, Gubernur wajib menetapkan UMP 2018 dan diumumkan secara serentak pada 1 November 2017. Sementara Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November 2017. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)