SERANG – Isu mengenai penghapusan tunjangan bagi anak istri pegawai negeri sipil (PNS) kian menggelisahkan sebagian besar pegawai. Padahal, tunjangan untuk dan anak istri Pegawai Negeri Sipil (PNS), dinilai penting terutama untuk kesejahteraan keluarga dan sebagai kontrol kehidupan PNS jika dikemudian hari terjadi perceraian.

“Ini juga sebagai alat kendali kita (PNS-red) ketika memang terjadi yang namanya, hidup berumah tangga PNS kan ada cerai, ada macam-macam menyangkut masalah haknya di kemudian hari,” kata Sekda Banten Kurdi Matin kepada wartawan ditemui di ruang kerjanya, di Kasawan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (2/1/2015).

Menurut Kurdi, jika tunjangan ini ditiadakan, maka jika seorang PNS menikah lagi setelah bercerai, akan ada aturan jelas terkait kepada siapa tunjangan itu diberikan. “Kalau kita tidak mengendalikan itu, kemudian (PNS-red) menikah lagi lalu punya anak, lalu bagaimana
mengaturnya. Siapa yang punya hak pensiunnya. Jadi menurut saya penting,” kata dia.

Hingga saat ini, ujar Kurdi, pihak Pemprov Banten belum menerima edaran dari Kemenpan-RB terkait rencana penghapusan tunjangan untuk anak istri pegawai. “Sampai saat ini saya belum menerima surat resmi tunjangan anak istri dihapus. Itu masih penting. Selain kontrol, kita ingin memastikan bahwa memang keluarga itu adalah tanggung jawab pemerintah,” terangnya.

Pada sisi aturan, menurut Kurdi, undang-undang aparatur sipil negara (ASN), lebih pada pengaturan hubungan keluarga dalam satu instansi. Sementara untuk penghapusan tunjangan anak istri tidak tertuang di dalamnya. “Stresingnya di ASN itu yang soal kerja dalam satu SKPD tertentu yang terkait dengan hubungan darah dan perkawinan,” tegasnya.
(Wahyudin)