Tunjangan Guru Madrasah Rp 4,63 Triliun Terbayar

0
1.029 views

JAKARTA – Sekian tahun Kementerian Agama (Kemenag) menanggung utang pembayaran tunjangan profesi guru (TPG). Akhirnya anggaran untuk pelunasan utang ini dipastikan tersedia di dalam APBN Perubahan 2017. Jumlahnya mencapai Rp 4,63 triliun untuk 349 ribu lebih guru.

Ketersediaan anggaran untuk membayar utang itu dipaparkan Menag Lukman Hakim Saifuddin dalam rapat bersama Komisi VIII DPR, Senin (24/7). Dia bersyukur dan menyampaikan terima kasih karena Komisi VIII bisa memperjuangkan anggaran pelunasan itu di Badan Anggaran (Banggar). “Sehingga di saat anggaran Kemendikbud dan Kemenristekdikti turun, alhamdulillah anggaran Kemenag naik,” jelasnya.

Lukman menuturkan sedianya anggaran Kemenag mencapai Rp 56,21 triliun. Kemudian dalam Inpres 4/2017 tentang Efisiensi Belanja Barang, anggaran Kemenag dipotong Rp 1,3 triliun. Sehingga anggaran Kemenag berkurang menjadi Rp 54,82 triliun. Alokasi ini belum termasuk kucuran anggaran pelunasan utang TPG sebesar Rp 4,63 triliun.

Politikus PPP itu menegaskan, tambahan anggaran Rp 4,63 triliun itu tidak akan diotak-atik untuk keperluan lain. “Uang ini sepenuhnya untuk melunasi utang TPG,” jelasnya. Lukman mengakui para guru selama ini pasti sudah menunggu kejelasan pembayaran utang TPG itu.

Dalam data Kemenag, tunggakan utang TPG itu terjadi sejak 2015 lalu. Sasaran penerima TPG yang terhutang, ada dari kelompok guru swasta (non ASN) dan guru ASN. Sebagian besar utang TPG itu untuk membayar selisih tunjangan bagi guru swasta yang menerima SK inpassing. Dengan SK inpassing itu, besaran TPG yang diterima disetarakan dengan guru ASN. Sementara bagi guru swasta tanpa SK inpassing, besaran TPG dipatok Rp 1,5 juta per bulan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengatakan, mereka benar-benar menekan pemerintah supaya mengalokasikan uang untuk membayar utang TPG. “Komisi VIII mengancam tidak akan mengesahkan APBN 2018 jika pemerintah tidak anggarkan uang untuk bayar utang TPG,” jelasnya.

Bahkan Komisi VIII DPR bertemu langsung dengan Wapres Jusuf Kalla terkait pembayaran utang itu. Akhirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani bersedia mengeluarkan uang untuk membayar utang TPG. Sodik menegaskan bagaimanapun kondisi keuangan negara, utang TPG wajib dilunasi secepatnya. Sebab terkait hak guru dalam menjalankan profesinya.

Sodik mengatakan jika ada sumber dana talangan, sebaiknya utang segera dibayarkan. Namun, jika tidak ada dana talangan, utang bisa dibayarkan paling lambat Januari 2018 nanti. Dia berharap Kemenag memperbaiki data guru supaya kerancuan data sehingga muncul utang TPG tidak terjadi lagi. (JPG)