SERANG – Kominte Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dinilai konyol dan tidak mengikuti informasi mengenai imbauan KPK mengenai ketentuan penggunaan dana hibah dari pemerintah daerah. Padahal KPK sudah melayangkan surat kepada pemerintah daerah untuk tidak mencairkan dana hibah sebelum pelaksanaan Pilpres 2014 berakhir.

“Tanggpan kita KNPI ini konyol dan tidak realistis menuntut dana hibah. Padahal KPK pada Maret 2014 sudah memberi peringatan kepada Pemda agar tidak mencairkan dana hibah dan bansos sampai Pilpres berakhir,” ungkap Koordinator Lembaga Kajian Independen Dimas Kusuma kepada wartawan, Jumat (27/6/2014).

Dimas menduga bahwa KNPI tidak mengikuti informasi tersebut. “Kalau KNPI mengikuti informasi tersebut KNPI seharusnya tidak menuntut hibah. Kalau pun KNPI tetap ngotot, seharusnya jangan menuntut Pemprov Banten tapi langsung protes ke KPK. Kalau tetap memprotes padahal sudah tau ketentuannya, sama halnya menentang KPK,” paparnya.

Seharusnya, lanjut Dimas, KNPI sebagai organ kepemudaan memberikan terobosan dan masukan sebagai mitra pemerintah daerah. “Ini lucu sekali malah sibuknya mengurusi dana hibah,” ungkapnya.

Dimas juga menilai, peran KNPI Banten tidak signifikan dalam mengawal pembangunan di Banten. “KNPI tidak berdampak. Harusnya KNPI bukan hanya soal berbicara pemuda saja, tapi masyarakat Banten keseluruhan,” terangnya.

Terkait ancaman menurunkan Plt Gubernur Banten, lanjut Dimas, seharusnya KNPI menunjukkan kerja kepemudaan terlebih dahulu, bukan malah sibuk dengan menunggu-nunggu dana hibah Banten. “Pergerakan mereka tidak terlihat di Provinsi Banten. Kalau pun mereka sedang membuat sensasi, ini tetap konyol. Perlihatkan dulu kepada masayarakat, bukan malah mengancam Rano mundur, seperti premanisme begitu,” ungkap dia. (Wahyudin)