Uang Negara Rp 23 Miliar Lebih Berhasil Diselamatkan Kejari Serang

0
1876
Arjuna Meghanada,

SERANG – Sepanjang tahun 2017 ini, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang telah berhasil menyelamatkan uang negara sebesar lebih dari Rp 23 miliar.

Capaian tersebut berdasarkan 477 Surat Kuasa Khusus (SKK) Non Litigasi pemulihan keuangan negara. Di antaranya dari SKK PDAM Tirta Albantani, BPJS Ketenagakerjaan dan BTN.

Kepala Kejari Serang Fentje E Loway melalui Kasidatun Arjuna Meghanada lewat keterangan resminya mengatakan, capaian penyelamatan uang negara lebih dari Rp 23 miliar tersebut bukan saja dari Surat Kuasa Khusus Non litigasi, juga litigasi. Yakni pengembalian kerugian uang negara dari pihak terkait kasus korupsi.

“Capaian penyelamatan uang negara dari non litigasi sebesar Rp 11 miliar lebih. Sementara dari litigasi mencapai Rp 12 miliar,” kata Kasidatun Kejari Serang, Arjuna Meghanada, Senin (11/12).

Selain upaya Litigasi dan Non Litigasi tersebut, Seksi Datun juga memberikan lima pendapat hukum (legal opinion) kepada instansi pemerintah dan memberikan pelayanan hukum berupa Konsultasi Gratis kepada 12 warga masyarakat serta pelayanan hukum kepada masyarakat yang difasilitasi oleh 6 Kecamatan di Kota Serang.

“Ke depan kami akan memberikan pelayanan (konsultasi) hukum kepada masyarakat, dengan meminta fasilitasi di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Serang,” ungkap Arjuna.

Arjuna mengajak seluruh elemen Pemerintahan, Lembaga Negara, BUMN/BUMD dan Badan Hukum Negara lainnya di wilayah hukum Kabupaten/Kota Serang untuk menggunakan Jasa Pengacara Negara (JPN) Kejari Serang apabila ada permasalahan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan (aset) negara atau untuk kelancaran pekerjaan meminta pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance) atau audit hukum (legal audit).

Dia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan hukum masyarakat berupa konsultasi hukum gratis di Kejari Serang, apabila masyarakat memiliki permasalahan hukum yang ingin meminta penjelasan aspek atau kaidah hukumnya. Sehingga masyarakat menjadi semakin sadar hukum dan tidak mudah dimanfaatkan pihak yang mempunyai kepentingan lain, dan terhindar dari tindakan main hakim sendiri.

“Kejaksaan Negeri Serang sebagai institusi pelayanan publik di bidang penegakan dan pelayanan hukum selalu membuka pintu kepada seluruh elemen Pemerintahan, BUMN/BUMD yang butuh bantuan hukum baik Litigasi/Non Litigasi atau perlu pendampingan Tim Pengamanan dan Pengawalan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) Kejaksaan Negeri Serang, dan warga masyarakat yang punya permasalahan hukum yang ingin konsultasi hukum gratis atau perlu informasi penanganan perkara atau ingin melaporkan dugaan tindak pidana,” ungkap Arjuna. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)