Untuk Bersaing, Pemprov dan Pemkab Harus Tingkatkan SDM

Furtasan Ali Yusuf

SERANG – Pengangguran di Banten yang masih tinggi dipicu banyak hal. Di antaranya link and match yang tidak optimal hingga keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Untuk dapat bersaing, pemerintah provinsi dan kabupaten kota harus dapat meningkatkan SDM di masing-masing daerahnya.

Akademisi Untirta Boyke Pribadi mengatakan, yang menjadi permasalahan utama tingkat pengangguran terbuka adalah link and match. “Jurusan SMK yang dibuka kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” ujar Boyke, Rabu (6/11).

Selain itu, tambah Boyke, ada fenomena percaloan tenaga kerja. “Itulah kenapa banyak tenaga kerja dari luar Banten, karena mereka diduga membayar sejumlah uang kepada calo. Ini merupakan kerja kolektif beberapa pihak terkait di lokasi pabrik atau industri,” ungkap Boyke.

Anggota Komisi V DPRD Banten Furtasan Ali Yusuf menilai, tingginya pengangguran terbuka di Banten lantaran tidak tersedianya lapangan kerja yang sesuai dengan background pendidikan. “Lulusan sekolah tidak mampu terserap sehingga terjadi gap antara jumlah lulusan dengan lapangan kerja yang tersedia,” terang pria yang akrab disapa Fay itu.

Kata dia, berdasarkan hasil rapat kerja dengan Disnakertrans, Pemprov Banten selalu mengklaim angka pengangguran turun. Apalagi beberapa upaya sudah dilakukan untuk menyerap tenaga kerja seperti menyelenggarakan job fair.

Fay mengatakan, apabila investasi yang dianggap anjlok menjadi pemicu banyaknya masyarakat yang menganggur, maka Pemprov harus kreatif menciptakan lapangan kerja informal. Selain itu, pemerintah juga harus membuka jurusan baru di SMK yang bisa menghasilkan karya. Dengan jurusan SMK yang ada saat ini, pasar sudah jenuh.

Ia mencontohkan, SMK di Cilegon sebaiknya sesuai dengan kebutuhan di wilayah tersebut seperti industri atau perkapalan. Sedangkan untuk daerah Anyar atau Labuan dapat dibuat jurusan kepariwisataan. “Kalau hanya bisnis dan manajemen, dunia usaha sudah jenuh,” terangnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Al Hamidi mengatakan, apabila melihat dari survei BPS, Banten adalah tempat calon tenaga kerja untuk mengadu nasib. “Jadi, banyaknya urbanisasi dari luar Banten itu mencari pekerjaan dan belum tentu semua itu terserap kan, akibatnya menumpuk sehingga menjadi disangka pengangguran,” ujarnya.

Ia mengatakan, apabila melihat jumlah SMK di Banten ini ada 740 sekolah dan 80 di antaranya adalah sekolah negeri. “Kejuruan dari SMK ini yang artinya tidak dapat memasuki pangsa pasar. Contoh, yang 740 SMK ini kebanyakan bisnis perkantoran, itu mau ditempatkan di mana,” tandasnya.

Kata dia, sebenarnya agak sulit melarang orang luar Banten mencari pekerjaan di Banten karena UU tidak melarang orang bekerja di mana saja. Sebagai salah satu bentuk antisipasi, Gubernur Banten mengeluarkan Pergub Nomor 9 Tahun 2018 tentang wajib lapor lowongan ke pemerintah.

“Maksudnya supaya mengatur. Seandainya harus ada jatah 70 orang persen Banten, 30 persen orang luar kan tidak diatur juga dalam UU, bahkan melanggar UU dasar yang seperti itu,” tuturnya. Namun, hal itu juga belum begitu efektif.

Melalui rilis yang disampaikan Diskomsantik Banten, Gubernur Wahidin Halim menyampaikan bahwa salah satu tantangan Pemprov saat ini adalah ketenagakerjaan. Sebagai daerah berkembang, Banten menjadi salah satu tujuan pencari kerja dari berbagai daerah sehingga urbanisasi terus meningkat.

Pria yang akrab disapa WH itu menilai, persoalan ketenagakerjaan di Banten disebabkan oleh banyak faktor sehingga membutuhkan penanganan dari berbagai cara. Dalam berbagai kesempatan ia sering kali menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) agar dalam setiap program kerja dapat lebih memperhatikan output yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja di Banten. Selain itu, ia juga seringkali mengajak pemerintah kabupaten kota agar terus dapat bekerja sama untuk mendorong program-program unggulan yang mampu menyerap tenaga kerja.

Sementara, Sekda Pemkab Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengatakan, tingginya angka pengangguran di Kabupaten Serang karena kurangnya kompetensi SDM. Sehingga, kompetensi yang dimiliki belum sesuai dengan kebutuhan industri. “Masalah kompetensi selalu menjadi alasan dari pihak perusahaan yang belum bisa menerima tenaga kerja sebanyak mungkin,” katanya.

Ia mengatakan, Kabupaten Serang sebenarnya memiliki banyak potensi untuk tenaga kerja. Yakni, dengan banyaknya industri yang berdiri baik itu di wilayah Serang Timur maupun di Serang Barat. “Tapi, lagi-lagi soal kompetensi yang masih jadi masalah,” ujarnya.

Kata Entus, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah sudah meminta OPD terkait untuk terus melakukan pelatihan kerja kepada masyarakat. Selain itu, pihaknya juga berencana akan membangun balai latihan kerja (BLK) di wilayah Serang Timur. “Kita ingin menyiapkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri,” katanya. (nna-jek/alt/ira)