Upah Minim dan PHK Masih Jadi Masalah bagi Buruh Indonesia

0
111

SERANG – Problem buruh soal pemutusan hubungan kerja dan upah minimin masih menjadi permasalahan utama di dunia perburuhan di Indonesia.

Upah buruh di Indonesia dinilai terlalu rendah. Sebaliknya perusahaan ingin memeroleh keuntungan besar, tanpa memikirkan kelayakan upah bagi para pekerja.

Sejalan dengan upah buruh, banyak perusahaan sewenang-wenang melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa memberikan hak bagi para pekerja. OLeh sebabnya banyak buruh merasa dirugikan.

Hal itu dikatakan Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Banten Ahmad Saukani. Ia mengatakan, terkait pemutusan hubungan kerja menjadi sebuah isu yang krusial. Terdapat sejumlah pihak menutup pabrik karena mismanajemen.

“Biasanya (pabrik-red) direlokasi ke daerah lain. Tren relokasi ini biasanya ke Jawa Tengah karena UMR-nya masih rendah. Meskipun demikian, tapi dari sisi produktivitas belum tentu maksimal,” katanya di sela-sela rapat kerja di Hotel Ratu, Kota Serang, Sabtu (7/10).

Diterangkan, perusahaan yang berpindah tersebut tidak boleh menghindar dari kewajibannya. Seandainya ada karyawan yang terpaksa di-PHK akibat pindah lokasi, perusahaan harus memberikan hak pada buruh yang terkena pemecatan tersebut.

Pada dasarnya, lanjut dia, SPN sendiri, menginginkan adanya komunikasi dan musyawarah antara pekerja dan perusahaan, dan pemerintah sebagai penengahnya.

“Ada teman kita misalnya, mengabdikan dirinya selama lima tahun. Tentu ia menghasilkan barang atau produk diekspor, itu harus diperhitungkan,” paparnya.

Selain pemutusan kerja yang menjadi sorotan, lanjut dia, ternyata upah di Indonesia pun selalu menjadi permasalahan tersendiri karena masih menetapkan upah minimum, bukan upah yang layak.

“Indonesia kalau dikatakan terkait upah memang belum layak karena mengacu pada upah minimim,” ujarnya.

Sedangkan upah layak itu dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Upah yang layak ini, imbuhnya, sejatinya bisa memberikan angin segar bagi buruh. Perusahaan harus membuat struktur upah layak yang dimusyawarahkan secara bersama-sama dengan serikat pekerja. Agar apa yang belum disepakati dapat mudah memperoleh solusi untuk saling menguntungkan anatara pekerja dan perusahaan. (Anton Sutompul/antonsutompul1504@gmail.com).