Upah Sopir di Bawah UMK, Disnaker Cilegon Bakal Pidanakan PT AWN

Disnaker Cilegon
Penyidik Ketenagakerjaan Disnaker Cilegon, Mustahal. (Foto: Devi Krisna)

CILEGON – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon akan mempidanakan PT Aditya Wahana Nusa (AWN), terkait dengan persoalan penerapan upah pekerja yang di bawah standar UMK Cilegon.

Penyidik Ketenagakerjaan Disnaker Cilegon, Mustahal mengatakan, langkah mempidanakan perusahaan terminal aspal curah itu menyusul adanya Laporan Kejadian (LK) yang dilayangkan oleh perwakilan kalangan sopir truk PT AWN. “Proses penyelidikan itu sudah kita mulai berdasarkan LK. Ini adalah proses pidana, terpisah dari kasus perdata yang juga dihadapi perusahaan (PT AWN),” ujarnya usai menggelar mediasi antara sopir truk dan manajemen PT AWN di ruang Aula Setda II Kota Cilegon, Senin (25/1/2016).

PT AWN, kata dia, juga menghadapi kasus hukum perdata, terkait dengan persoalan pengabaian surat anjuran Disnaker Cilegon yang meminta perusahaan menetapkan status kerja sopir dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) dan tak didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. “Proses pidana ini kita akan masuk dari persoalan upah minimum, sama peraturan perusahaan. Proses terakhirnya adalah nota pemeriksaan, kita sudah tiga kali layangkan surat, tapi tidak ada perbaikan (upah),” katanya.

Diberitakan sebelumnya, kalangan sopir PT AWN selama ini diupah sebesar Rp300 ribu perbulan. Pengupahan hanya disertai dengan kwitansi, tanpa adanya keterangan slip. Manajemen selama ini beralasan, nilai itu bukan upah pendapatan, melainkan upah tunggu, karena sopir tidak bekerja rutin seperti pegawai umumnya.

Sementara itu, perwakilan kalangan sopir PT AWN mendukung rencana Disnaker. Tak hanya itu, kalangan sopir malah turut mendesak Pemkot untuk mengambil tindakan tegas pada PT AWN lantaran tidak mengantongi izin prinsip sama sekali sejak 11 tahun beroperasi di Kota Cilegon. “Kenapa Pemkot masih bisa menerima pengusaha hitam seperti ini, mereka (PT AWN) hanya mengantongi surat keterangan domisili dari Kelurahan, tanpa adanya SIUP dan TDP. Kami khawatir, ke depan akan ada pengusaha hitam lainnya di Cilegon yang merasa perizinan itu tidak penting,” kata Dedi Gunawan, salah seorang perwakilan sopir.

Sementara itu, manajemen PT AWN yang sempat berada di tempat yang sama, memilih segera meninggalkan lokasi untuk menghindari wartawan. (Devi Krisna)