Urai Kemacetan, Serang Butuh Jembatan Layang

Dinas PUPR Masih Fokus Perbaiki Jalan Rusak

SERANG – Tinggal dua bulan lagi Provinsi Banten genap berusia 17 tahun, tetapi persoalan infrastruktur jalan masih menghambat kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Kota Serang sebagai ibukota provinsi sangat membutuhkan flyover (jalan layang) dan underpass (terowongan) untuk mengurai kemacetan di pusat kota.

Hal itu terungkap dalam diskusi tentang infrastruktur jalan provinsi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten yang digagas Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten di KP3B, Kota Serang, Jumat (28/7).

Kepala Dinas PUPR Banten Hadi Soeryadi menuturkan, sejak Provinsi Banten berdiri pada 2000, Pemprov baru tahun ini menyiapkan konsep pembangunan flyover khususnya di Kota dan Kabupaten Serang. Menurut Hadi, konsep flyover sudah ada tinggal disampaikan ke Gubernur. “Konsepnya sudah ada. Namun, tidak untuk dalam waktu dekat ini direalisasikan. Sebab, kami masih fokus melakukan perbaikan jalan provinsi yang kondisinya masih rusak,” katanya.

Berdasarkan data Dinas PUPR, jalan provinsi sepanjang 750 km dan terdiri atas 19 ruas jalan. Kondisinya saat ini baru 80 persen jalan provinsi yang baik. Sementara 20 persen atau sepanjang 120-130 km kondisinya masih rusak. “Jadi, dua tahun ini kami masih fokus pada proyek perbaikan jalan provinsi. Diharapkan, mulai 2019 bisa mulai melakukan penataan ruang dan merealisasikan proyek pembangunan jalan layang,” ungkap Hadi.

Ia melanjutkan, Pemprov optimistis bisa menyelesaikan pembangunan jalan provinsi yang rusak selama dua tahun ke depan. “Dari sisi anggaran, kita hanya sanggup membangun jalan yang rusak, belum bisa membangun jalan layang,” tuturnya.

Dalam APBD Banten 2017, lanjut Hadi, Dinas PUPR mendapat alokasi anggaran sebanyak Rp 1,25 triliun. Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja modal seperti pembangunan jalan, irigasi, dan drainase. “Jadi, dalam dua tahun ke depan kami belum bisa membangun flyover. Anggaran yang ada untuk pembangunan jalan rusak yang masih 20 persen lagi serta biaya pemeliharaan jalan,” jelasnya.

Kendati begitu, Hadi mengaku konsep pembangunan flyover tetap digarap serius. Dalam konsep awal, flyover dibutuhkan di Kota Serang yang kini sudah langganan macet. “Ini baru konsep, pembangunan jalan layang harus kita bangun di Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang,” katanya.

“Mulai tahun ini juga, kami akan melakukan pendekatan ke pemerintah pusat agar nanti pembangunan jalan layang di Banten bisa dibantu dari APBN,” sambung Hadi.

Terkait infrastruktur jalan provinsi, Hadi mengaku tahun ini pihaknya masih menghadapi kendala soal keterlambatan lelang. “Tahun depan kita harus mulai lelang akhir 2017 ini. Tahun ini lelang baru dilakukan Mei, padahal kami sudah melaporkan ke ULP pada Desember 2016. Keterlambatan disebabkan terjadi perubahan OPD,” jelasnya.

Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten M Ruyani mengapresiasi sejumlah terobosan yang dilakukan Dinas PUPR Banten. Ia meminta Pemprov agar meningkatkan koordinasi dengan kabupaten kota terkait pembangunan jalan provinsi yang masih rusak. “Kita mendorong agar semua jalan provinsi yang masih rusak segera diperbaiki. Jadi, Pemprov bisa fokus melakukan pelebaran jalan, memperbaiki drainase, serta melakukan penataan ruang agar Banten tidak kumuh,” kata Ruyani didampingi Wakil Ketua Pokja Aditya Ramadhan usai diskusi.

Terkait rencana dan konsep pembangunan jalan layang, Ruyani menilai hal itu sudah mendesak untuk mengurai kemacetan di Kota Serang. “Pak Gubernur kan sudah komitmen soal pembangunan infrastruktur, memang dari sekarang sudah harus dipikirkan untuk membangun jalan layang seperti yang dilakukan di DKI Jakarta. Selama Banten berdiri, jalan layang hanya ada di Banten Utara (Tangerang Raya), itu pun bukan dibangun oleh Pemprov,” tuturnya.

Bila Pemprov DKI tahun ini kembali membangun tiga flyover dan tiga underpass, Banten fokus menyelesaikan pembangunan jalan rusak. “Kita harapkan mulai 2019 Pemprov Banten mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan layang terutama di ibukota provinsi,” jelas Ruyani. (Deni S/RBG)