Usai Pemilu, Hoax Masih Mengancam

SERANG – Tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri masih melakukan patroli dunia maya pasca pemilu. Polri pun akan menindak tegas pembuat atau penyebar hoax (informasi tidak benar) pasca Pemilu 2019.

Hal itu terungkap saat Tim Mabes Polri dan Polda Banten melakukan rapat koordinasi dan evaluasi Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Provinsi Banten, di kantor Bawaslu Banten, Kamis (4/7).

Koordinator tim Bareskrim Polri AKBP Dwi K mengatakan, pasca Pemilu 2019 banyak berita bohong atau hoax yang masih beredar di media sosial (medsos). Salah satu kasus hoax terkait penyelenggara pemilu yang meninggal akibat diracun.

“Kami tidak akan menolerir para pelaku maupun penyebarnya. Kami akan lakukan proses hukum terhadap pelaku-pelaku hoax. Apalagi saat ini kan pasca pemilu, jangan ada lagi yang meresahkan masyarakat,” katanya.

Dwi mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak bersumber dari instansi resmi. “Pokoknya akan kami tindak agar tidak ada kegaduhan di dunia maya,” tegasnya.

Pasca pemilu, tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menemukan jumlah akun di media sosial dengan konten hoax dan provokasi meningkat sampai 40 persen selama April-Juni.

“Tim Siber Polri yang khusus menangani hoax dan ujaran kebencian hingga saat ini masih terus bekerja karena setiap saat setiap waktu hoax akan selalu mengancam,” paparnya.

Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi mengungkapkan, permasalahan hoax usai pelaksanaan pemilu masih tinggi, terutama yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu. “Bawaslu dan KPU menjadi sasaran hoax di medsos oleh para pelaku pasca pemilu,” katanya.

Di Provinsi Banten, lanjut Didih, pencegahan terhadap hoax telah dilakukan Bawaslu Banten sebelum masa kampanye Pemilu 2019 dimulai. “Kami juga mengajak para tokoh agama untuk sama-sama melawan hoax saat pemilu,” ujarnya.

Di hadapam tim Bareskrim Polri, Didih juga menyampaikan bahwa di Banten ada dua wilayah hukum yang dibawahi oleh Polda Banten dan Polda Metro Jaya, yaitu wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan sebagian wilayah Kabupaten Tangerang. “Perbedaan wilayah hukum membawa hambatan komunikasi, ketika kami harus koordinasi dengan kedua polda. Apalagi untuk daerah seperti Kabupaten Tangerang yang memiliki tiga polres di dua wilayah polda yang berbeda,” ujar Didih.

Sebelumnya, Koordinator Sentra Gakkumdu dari unsur Polda Banten Kompol Nurrahman mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2019 di Provinsi Banten secara umum berlangsung damai dan kondusif. Dari 130 lebih kasus dugaan pelanggaran pemilu, hanya tiga kasus berujung pidana.

“Penanganan pelanggaran pemilu diproses sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Ia berharap, kasus dugaan pelanggaran pemilu yang telah diproses secara hukum dapat menghadirkan keadilan di tengah masyarakat. “Ketiga kasus yang berujung pidana itu, pertama kasus dugaan kampanye caleg di tempat ibadah yang terjadi di Kabupaten Serang, kedua kasus di TPS Ciloang Kota Serang, dan ketiga kasus di TPS Tunjungteja Kabupaten Serang,” ungkapnya. (Deni S)