PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Mencuatnya dugaan monopoli proyek pembangunan dan keterlibatan oknum DPRD Pandeglang dalam pembagian kue proyek terus mendapatkan perhatian sejumlah kalangan di Pandeglang.
Kali ini, Lembaga Independen Pemantau Pembangunan (LIPP) Banten yang melakukan reaksi atas dugaan tersebut. Lembaga ini meminta agar oknum DPRD yang terlibat segera ditindak karena telah menyalahi aturan.
Ketua LIPP Banten Suherman Pratama mengaku kecewa atas adanya keterlibatan oknum DPRD Pandeglang dan monopoli proyek pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di Pandeglang. Kata dia, hal itu sangat berdampak terhadap percepatan pembangunan di Pandeglang.
“Pembangunan di Pandeglang tidak akan berkualitas apabila masih ada yang melakukan monopoli. Selama ini, sebagian besar proyek pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur banyak menuai persoalan, karena tidak dilakukan secara profesional,” katanya, Jumat, 17 Februari 2023.
Bapak satu anak ini menilai, Pemkab dan aparat penegak hukum (APH) kerap tutup mata atas persoalan tersebut. Seharusnya, apabila terjadi penyimpangan harus segera diselesaikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. “Seolah ada pembiaran, sehingga persoalan itu selalu terjadi setiap tahun,” katanya.
Suherman menerangkan, salah satu contoh adanya dugaan monopoli itu yakni pada saat dilakukan proses tender. Seharusnya, pemenang tender adalah mereka yang melakukan penawaran paling rendah, namun hal itu tidak berlaku di Pandeglang. “Yang paling parah, ada perusahaan bermasalah, malah menjadi pemenang proyek,” katanya.(*)
Reporter: Adib
Editor: Abdul Rozak