Usut Penambangan Ilegal di TNGHS, Polda Bentuk Tim Investigasi

SERANG – Polda Banten membentuk tim investigasi terkait rusaknya hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).  Pembentukan tim tersebut untuk menyelidiki para pelaku penambangan emas ilegal di TNGHS. Penyelidikan tersebut digulirkan karena banjir bandang dan longsor yang menerjang enam kecamatan di Kabupaten Lebak disebabkan oleh kerusakan hutan di kawasan TNGHS.

“Kita bentuk tim. Sudah dua hari yang lalu terbentuk (tim-red),” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Banten Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Rudi Hananto saat ditemui Radar Banten di Mapolda Banten usai upacara serah terima pataka Polda Banten di lapangan Mapolda Banten, Rabu (8/1).

Tim tersebut terdiri dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Ditreskrimsus Polda Banten, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten. Tim tersebut akan memetakan lokasi-lokasi yang menjadi lokasi pertambangan oleh gurandil.

“Tim dari Bareskrim ini bantu kita. Kita bersama Bareskrim, DLHK akan memetakan lokasi mana saja yang dijadikan area pertambangan,” kata Rudi.

Dalam waktu dekat tim akan meninjau lokasi pertambangan ilegal. Untuk saat ini, tim masih melakukan rapat koordinasi. Sebelum berangkat ke lokasi, kata Rudi, pihak DLHK Provinsi Banten akan memaparkan kondisi TNGHS kepada tim investigasi.

“Nanti dari LHK akan paparan dulu, baru setelah itu kita ke lapangan,” ujar Rudi didampingi Kasubdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Banten AKBP Joko Winarto.

Menurut Rudi, banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak tersebut disebabkan oleh kerusakan lingkungan di kawasan TNGHS. Akibat ulah para gurandil-gurandil yang sudah lama melakukan aktivitas penambangan ilegal.

“Karena menurut Presiden (Joko Widodo-red) juga seperti itu,” kata Rudi.

Tim tersebut akan melakukan pencarian terhadap para gurandil. Kendati saat ini kemungkinan para gurandil sudah tidak beraktivitas lantaran kondisi tanah longsor. Namun, tim gabungan tersebut berjanji akan mencari para pelaku tambang ilegal.

“Kita belum tahu apakah mereka (gurandil-red) masih melakukan kegiatan karena kondisi di sana masih longsor,” ucap Rudi.

Kendati akan menemui hambatan untuk mencari para gurandil, tim tersebut akan tetap bekerja keras. Sebab, musibah banjir bandang dan tanah longsor telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak dan menjadi atensi Presiden Jokowi.

“Kita akan cari (gurandil-red) karena ini juga atensi dari Presiden,” kata Rudi.

Sementara itu, Kapolda Banten yang baru, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Agung Sabar Santoso mengatakan, persoalan gurandil menjadi kasus prioritas untuk dituntaskan di kepemimpinannya. “Itu juga (penambangan emas tanpa izin-red) menjadi prioritas saya untuk bagaimana penanganannya,” kata Agung.                            

Permasalahan penambangan emas sudah lama dilakukan dan pihaknya akan mencari jalan keluar bersama-sama dengan seluruh stakeholder, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

“Kita akan bahu membahu dengan seluruh stakeholder karena ini bukan cuma persoalan polisi, ini sudah cukup lama. Wartawan juga harus membantu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk berbuat yang baik dan positif dalam menjaga lingkungan,” kata Kapolda.

Dia menegaskan, jika didapati adanya penambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Polda Banten, akan diproses secara hukum.

“(Kalau terbukti ilegal) akan kita proses,” tutur pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu.

Selasa (7/1), Presiden Jokowi saat mengunjungi lokasi bencana banjir di Pondok Pesantren La Tansa di Kampung Parakansantri, Desa Banjaririgasi, Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak, mengatakan penyebab banjir bandang tersebut karena kerusakan hutan di kawasan TNGHS.

Secara khusus, Jokowi meminta kepada Gubernur Banten Wahidin Halim dan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya untuk segera menghentikan aktivitas tambang di TNGHS, terutama di wilayah Kabupaten Lebak. Menurut dia, tidak ada toleransi lagi bagi aktivitas tambang emas liar di TNGHS karena merugikan masyarakat.

“Enggak bisa lagi karena keuntungan satu dua tiga orang, kemudian ribuan lainnya dirugikan dengan adanya banjir bandang ini,” tutur Jokowi. (mg05/air/ira)