Wabup Ade Minta OPD Tingkatkan Efisiensi Anggaran

Ketua DPRD Lebak Junaedi Ibnu Jarta menyerahkan dokumen kepada Wakil Bupati Ade Sumardi, pada rapat paripurna ke-IV tentang Penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Lebak terhadap Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019 bertempat di gedung Paripurna DPRD Kabupaten Lebak, Kamis (15/8). Foto:Dok Humas Setda Lebak

RANGKASBITUNG – Wakil Bupati Ade Sumardi meminta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktifitas anggaran. Sikap itu, kata dia, wajib dilakukan agar penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tepat sasaran, di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkab Lebak.

“Ya, tentunya seluruh kepala OPD untuk bersama-sama meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas anggaran, serta saling bahu-membahu melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan, menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah,” kata Ade usai menghadiri rapat paripurna IV tentang penetapan keputusan DPRD Lebak terhadap perubahan rancangan APBD 2019 di gedung DPRD Lebak, Kamis (15/8).

Menurutnya, proses perencanaan penganggaran di Kabupaten Lebak senantiasa berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dikawal dengan baik oleh aplikasi Sahate.

“Untuk belanja hibah dan bantuan sosial juga berdasarkan pada usulan dari masyarakat yang telah melewati serangkaian proses verifikasi,” kata mantan ketua DPRD Lebak ini.

Ade menyebutkan, perencanaan dan penganggaran senantiasa mengedepankan aspek prioritas, efektifitas, dan efisiensi anggaran serta mempertimbangkan waktu pelaksanaan, sehingga raperda tentang perubahan APBD 2019 dapat ditetapkan sesuai jadwal yang ditelah disepakati.

“Dengan telah ditandatanganinya berita acara persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Lebak, raperda perubahan APBD 2019 akan segera ditindaklanjuti dengan penyampaian kepada Gubernur Banten untuk dievaluasi,” katanya.

Ade mengaku, komposisi belanja tidak langsung pada APBD perubahan mendapat porsi lebih besar dari belanja langsung. Soalnya, dalam belanja tidak langsung bukan semata untuk memenuhi belanja pegawai, tetapi juga politik, dan belanja tidak terduga.

“Dari total belanja daerah yang dialokasikan dalam raperda APBD Perubahan Lebak tahun 2019, peruntukan belanja publik 62,75 persen, sedangkan belanja pegawai mendapat porsi 37,25 persen,” katanya.

Sementara itu, juru bicara Badan Anggaran (Banang) DPRD Lebak Acep Yahya mengatakan, pembahasan rancangan APBD Perubahan 2019 telah sesuai dengan kajian dan evaluasi sebagaimana nota pengantar Bupati Lebak.

“Pembiayaan daerah pada APBD Perubahan 2019 semaksimal mungkin tetap fokus menjaga konsistensi program yang berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat, didasarkan pada aspirasi masyarakat yang telah disampaikan kepada DPRD baik melalui reses maupun rumusan pokok-pokok pikiran DPRD,” katanya. (nce/zis)