Waduh, Iklan Rokok Bebas Dipasang di Jalan Protokol Serang?

Ilustrasi

SERANG – Hanya demi mengejar pendapatan asli daerah (PAD), Panitia Khusus (Pansus) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) berani melanggar peraturan pemerintah (PP). Yakni PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Dalam Pasal 31 PP tersebut, iklan media luar ruang produk rokok agar tidak diletakkan di KTR, di jalan protokol, diletakkan sejajar dengan bahu jalan, dan tidak boleh memotong jalan atau melintang, serta tidak boleh melebihi ukuran 72 meter persegi. Namun, dalam Raperda KTR yang baru final pekan lalu, Pansus tidak mengadopsi seluruh isi dalam pasal tersebut.

Padahal di pembahasan awal, Pansus KTR DPRD Kota Serang, mengadopsi mayoritas PP. “Sebelumnya, iklan rokok di jalan protokol tak diperbolehkan, tapi kini diperbolehkan,” ujar Ketua Pansus Raperda KTR DPRD Kota Serang Agus Efendi, Minggu (8/11/2015).

Agus berkilah, Kota Serang masih memerlukan PAD dari iklan rokok. “Karena saat ini Kota Serang sedang berkembang maka membutuhkan PAD dari pajak reklame. Maka, iklan di jalan protokol diperbolehkan. Kalau tidak, PAD akan tergerus,” ungkapnya. Untuk itu, dalam Raperda KTR, yang dilarang hanya iklan yang melintang dan berukuran 72 meter persegi.

Selain ketentuan iklan, Agus menerangkan, pasal lain yang berubah yakni denda terhadap para perokok. Sebelumnya, denda bagi para perokok di KTR yakni Rp50 juta. Kini minimal Rp50 ribu sampai Rp100 ribu. Sedangkan, para pemilik KTR bakal didenda Rp1 juta apabila tidak menyediakan ruang khusus merokok dan tanda dilarang merokok.

“Apabila ruang khusus dan tanda dilarang merokok sudah ada, tapi masih ada yang merokok, nah yang bersangkutan yang akan didenda bukan pemilik KTR,” ujar politikus PPP ini. Diuraikan, kantor-kantor pemerintahan dan perusahaan serta pusat perbelanjaan harus menyediakan ruang khusus merokok. Sedangkan KTR berupa sekolah dan masjid tidak boleh disediakan ruang khusus, karena memang dilarang ada yang merokok.

Tak hanya iklan dan denda, ia mengatakan, pasal lain yang berubah yakni penjelasan mengenai tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR. Di Raperda sebelumnya, KTR tidak disebutkan secara detail, tapi dalam draf yang baru lebih terperinci.

Rencananya, kata Agus, raperda itu akan disahkan melalui rapat paripurna bulan ini. “Pembahasan raperda ini memang agak lama karena berkaitan dengan masyarakat,” ujar Agus.

Kepala Bidang Pendapatan Non-Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hasil Tanah dan Bangunan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang, Tb Agus Suryadin mengatakan, pendapatan dari pajak reklame memang cukup besar. Tahun ini, dari target Rp4,17 miliar, per Oktober sudah terealisasi Rp3,5 miliar atau 83,96 persen.

Ia mengaku, mayoritas pendapatan dari pajak reklame berasal dari iklan rokok di jalan protokol. Lantaran pusat keramaian masih di Kecamatan Serang maka para pengusaha lebih memilih memasang iklan rokok di jalan protokol. “Kalau di jalan lain, para pengusaha belum tertarik,” terang Agus. (RB/nna/run/ags)