Wagub Andika Minta Dewan Pendidikan Kaji Sistem Zonasi

0
273 views

SERANG – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta Dewan Pendidikan Provinsi Banten, melakukan kajian ilmiah terkait sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu diungkapkan Andika saat berdialog dengan pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Banten di ruang kerjanya, di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (24/9).

Menurut Andika, Pemprov Banten membutuhkan input atau masukan persoalan dan perkembangan dunia pendidikan di Banten, sebab Dewan Pendidikan merupakan wadah para stakeholder pendidikan di Banten bernaung. Menurut Andika, masukan dari Dewan Pendidikan kepada Pemprov Banten bersifat wajib karena sudah menjadi tugas pokok fungsi lembaga tersebut. “Persoalan pendidikan sifatnya dinamis, jadi harus dievaluasi secara rutin,” kata Andika kepada wartawan usai dialog.

Andika menambahkan, upaya perbaikan bidang pendidikan di Provinsi Banten, utamanya pendidikan menengah atas yang menjadi kewenangan Pemprov Banten. “Tadi kami diskusi persoalan sistem zonasi PPDB, dimana banyak orangtua murid memprotes kebijakan pemerintah pusat tersebut. Dewan Pendidikan harus melakukan kajian sehingga jadi masukan untuk PPDB 2020,” kata Andika.

Andika melanjutkan, sistem zonasi PPDB 2019 banyak diprotes masyarakat sehingga harus ada penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat tersebut. “Dewan Pendidikan Banten kita minta melakukan kajian terkait hal tersebut,” tambah Andika.

Sementara Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Banten Dadang Setiawan mengatakan, pihaknya sengaja melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur, karena sebelumnya telah melakukan hal serupa dengan Gubernur Banten Wahidin Halim. “Intinya tadi Pak Wagub sangat terbuka dengan masukan-masukan dari kami, bahkan kami diminta diskusi secara berkala untuk dapat membahas persoalan pendidikan secara intensif,” ujarnya.

Dadang menambahkan, pihaknya siap melakukan kajian terkait sistem zonasi PPDB, sehingga tahun depan tidak lagi memicu protes dari masyarakat. “Sistem zonasi ini memang tujuannya baik, tapi praktiknya di lapangan masih banyak persoalan. Kami saat ini sedang melakukan kajian khusus,” ungkapnya.

Selain persoalan Zonasi, kata Dadang, persoalan pengangguran yang didominasi lulusan SMK sempat dibahas bersama dengan Andika. “Pak Wagub juga meminta kami untuk melakukan kajian terkait keberadaan SMK yang sesuai dengan kebutuhan warga, sehingga lulusannya bisa diserap dunia industri,” ungkapnya. (den/air/ags)