Wahidin Halim Dilaporkan ke KPK, Terkait Suap dan Gratifikasi Kasus Pasar Babakan

0
892 views
Aktivis Almakota membentangkan spanduk tuntuan berisi ‘Usut Tuntas Mafia Pasar’ sambil membawa buah-buahan dan sayuran agar KPK menuntaskan kasus dugaan suap dan gratifikasi terhadap mantan Walikota Tangerang Wahidin Halim di depan gedung KPK, kemarin (26/1).

JAKARTA – Aliansi Masyarakat Anti-Korupsi Kota Tangerang (Almakota) mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan laporan dugaan korupsi yang dilakukan mantan Walikota Tangerang Wahidin Halim (WH), Kamis (26/1). WH disangkakan menerima suap dan gratifikasi dalam pengelolaan Pasar Babakan di Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Selain membuat laporan pengaduan, aktivis Almakota juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor lembaga antirasuah sekira pukul 15.00 WIB, Kamis (26/1).

Pantauan Radar Banten, massa aksi melakukan orasi sambil membentangkan spanduk ‘Usut Tuntas Mafia Pasar’. Ada juga yang membawa papan yang bertuliskan ‘Ayo KPK tolong bantu wujudkan Banten bersih’. Selain itu, pendemo juga membawa sebuah nampan bambu berisikan sayur mayur dan buah-buahan sebagai tanda simbol pedagang yang tertindas.

Selama kurang lebih 15 menit melakukan aksi, perwakilan demonstran diterima oleh pegawai KPK. Mereka menyampaikan maksud unjuk rasa. Pegawai KPK kemudian mempersilakan perwakilan pengunjuk rasa menuju ruang pelaporan KPK. Proses pelaporan berjalan sekira 15 menit.

Koordinator Almakota Lutfi Hakim menyatakan, dugaan korupsi yang dilakukan WH berupa pengelolaan Pasar Babakan, Kota Tangerang. Dimana, dalam pengelolaan Pasar Babakan yang dikelola oleh PT Pancakarya Griyatama (PKG) telah melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu, PT Pancakarya Putra Griyatama (PKPG) mengelola parkir di area Pasar Babakan. “Lokasi Pasar Babakan berada di tanah milik Departemen Kehakiman. Namun, tidak ada kerja sama antara PT PKG dengan Kementerian Hukum dan HAM atau dengan Kementerian Keuangan selaku pengelola barang negara,” ujar Lutfi Hakim di gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/1).

Selain itu, kata Lutfi, para pedagang gusuran dari Pasar Cikokol yang mendapat tempat pergantian ke Pasar Babakan dipaksa harus membeli kios PT PKPG seharga Rp10 juta dan biaya sewa sebesar Rp50 ribu per hari.

Kejadian ilegal tersebut, kata Lutfi, sengaja dibiarkan hingga ada dugaan suap atau gratifikasi yang mengalir ke keluarga Wahidin Halim. “Aliran dugaan suap dari PT PKPG tersebut mengalir ke Wahidin Halim melalui rekening istrinya NN selama kurun waktu 2010-2011 di BCA, aliran tersebut digunakan untuk membayar cicilan mobil Toyota Fortuner yang saat ini dimiliki F, anak Wahidin Halim,” ungkapnya.

“Tak hanya itu, Wahidin Halim pernah mendapatkan mobil Toyota Land Cruiser dari petinggi PT PKPG,” tambahnya.

Menurut Lutfi, laporan yang saat ini diserahkan ke KPK merupakan tambahan bukti-bukti untuk memperkuat laporan sebelumnya pada November 2015. “Kami juga melampirkan kronologi dan beberapa bukti sebagai bahan pertimbangan KPK dalam penyelidikan,” tandasnya.

Koordinator lapangan Almakota, Rendi mengatakan pihaknya meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus mafia Pasar Babakan. Ia mengatakan, demonstrasi ini untuk memberi tahu kepada masyarakat korban gusuran Pasar Babakan bahwa hak mereka masih tetap disorot dan diperjuangkan.

Pada November 2016, lanjut Rendi, DPRD Kota Tangerang telah memanggil pengelola Pasar Babakan secara resmi. Dalam forum tersebut, pengelola mengakui pihaknya tidak memiliki izin resmi mengelola Pasar Babakan. Pengelola Pasar Babakan mengakui hanya memiliki izin lisan untuk mengelola Pasar Babakan dari WH. Rendi menyatakan, Pemkot Tangerang diduga melakukan pembiaran terkait praktik pengelolaan Pasar Babakan yang diduga ilegal dan disinyalir berbau suap dan gratifikasi. “Hal itu ditunjukkan dengan dokumen laporan keuangan yang menyebutkan adanya uang ‘koordinasi Pemkot Tangerang’ sepanjang kurun waktu 2010-2011,” sebutnya. (Wahyu S/Radar Banten)