Waktu Tempuh Kereta Api Jakarta-Merak Bisa Dua Jam

0
640 views
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau sejumlah infrastruktur perekeretaapian di Provinsi Banten, Sabtu (18/1). Foto: Dok. Kemenhub

SERANG – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkomitmen mempersingkat waktu tempuh perjalanan kereta api lintas Jakarta – Merak dari 3-4 jam menjadi 2 jam.

Hal ini disampaikan Menhub saat meninjau sejumlah infrastruktur perekeretaapian di Provinsi Banten, Sabtu (18/1). “Kita akan meningkatkan kecepatan yang dari Rangkasbitung ke Merak melalui Serang. Dari yang saat ini hanya 40 km/jam, akan kita perbaiki konstruksinya dan akan kita naikkan menjadi 70 km/jam. Dengan demikian waktu tempuh juga menurun, dari 2 jam menjadi 1 jam. Jadi dari Jakarta tadinya 3-4 jam, nantinya bisa lebih singkat menjadi 2 jam,” sebut Menhub dikutip dari berita Kemenhub.

Untuk mewujudkan hal itu, Kemenhub melalui Ditjen Perkeretaapian telah memulai proyek Peningkatan Jalur KA Lintas Rangkasbitung-Serang-Merak yaitu berupa penggantian rel 42 ke standar 54. Dengan penggantian rel ini maka kecepatan kereta yang tadinya 40 km/jam dapat ditingkatkan menjadi 70 km/jam. Dengan penggantian rel ini maka keselamatan akan meningkat, karena perjalanan kereta akan menjadi lebih stabil.

Selain peningkatan jalur KA, proyek lain yang ditinjau Menhub adalah reaktivasi atau pengaktifan kembali jalur KA Rangkasbitung – Labuan. Reaktivasi ini akan meningkatkan konektvitas transportasi di Provinsi Banten, serta meningkatkan penggunaan angkutan massal khususnya kereta api.

“Proyek kita yang lain adalah reaktivasi atau pengaktifan kembali jalur KA dari Rangkasbitung ke Labuan di selatan sepanjang 70 km. Tahap awal ke Pandeglang sepanjang 15 km, akhir tahun ini selesai. Tahun 2021 mulai lagi yang ke arah Labuan, targetnya 3 tahun selesai. Harapan masyarakat yang bekerja ke Jakarta menjadi mudah,” ujar Menhub.

Mengenai penertiban lahan, Menhub mengatakan hal ini sudah di data dan tidak akan ada ganti rugi, karena ini adalah aset negara. “Untuk reaktivasi, jika ada hunian di atas rel yang merupakan aset pemerintah, akan kita tertibkan. Tidak kita ganti rugi, tapi kita berikan semacam tanda kasih (penggantian yang besarannya ditentukan konsultan Kantor Jasa Penilai Publik). Saat ini sudah berjalan,” katanya. (aas)