Walikota Cilegon: Organisasi Perangkat Daerah Sudah Sesuai ‘Right Sizing’

CILEGON – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon dalam rangka persetujuan penetapan perubahan program legislasi daerah Kota Cilegon tahun 2016, pemandangan umum fraksi atas raperda RPJMD Kota Cilegon tahun 2016-2021 dan penyampaian raperda pembentukan organisasi perangkat daerah Kota Cilegon Walikota Cilegon Tb. Iman Ariyadi mengatakan dalam menyusun organisasi perangkat daerah Pemkot Cilegon telah berdasarkan prinsip right sizing (tepat ukuran tepat fungsi).

“Kami menyusun organisasi perangkat daerah berdasarkan prinsip right sizing (tepat ukuran, tepat fungsi) pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsespsi pembentukan organisasi yang terdiri atas lima elemen, yaitu ; Kepala Daerah (Strategic Apex), Sekretaris Daerah (Midle Line), Dinas Daerah (Operating Core), Badan/Fungsi Penunjang (Technostructure) dan Staf Pendukung (Supporting Staff),” kata Iman, Senin (15/8/2016).

Lebih lanjut, Iman mengatakan ketidaksinkronan antara besaran organisasi yang dibentuk dengan visi misi yang ditetapkan akan menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dalam koridor rutinitas belaka.

“Ketidaksinkronan antara besaran organisasi yang dibentuk dengan visi dan misi yang ditetapkan menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dalam koridor rutinitas belaka. Tidak mampu membawa perubahan yang mendasar di daerah sesuai perencanaan. Organisasi perangkat daerah yang dibentuk seringkali tidak memberikan kontribusi bagi pengembangan pembentukan daerah,” ujarnya.

Iman juga mengapresiasi langkah DPRD Kota Cilegon untuk melakukan perubahan program legislasi daerah tahun anggaran 2016 dari yang semula 20 Raperda, menjadi 12 Raperda.

“Kami juga mengapresiasi langkah untuk melakukan perubahan program legislasi daerah tahun anggaran 2016 dari yang semula 20 Raperda menjadi 12 Raperda, berdasarkan pertimbangan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk dapat mencapai target penyelesaian Prolegda pada tahun anggaran 2016. Adapun Raperda yang tidak dapat dibahas pada tahun anggaran 206 akan kembali dilanjutkan pembahasannya pada tahun anggaran 2017,” katanya.

12 Raperda yang disetujui diantaranya adalah penanganan keberadaan orang asing, pengelolaan dan penanganan sampah, urusan bagian pemerintahan kota, urusan pemakaman, mensejahterakan sosial, pembangunan jangka menengah daerah 2016-2021, peraturan tata kota, perubahan APBD 2016, Retribusi Lapangan, Perubahan APBD 2017, penyertaan aset pada pinjaman mandiri, dan usaha kepariwisataan. (Riko)