Walikota dan Ketua Dewan Kaget CFD Terhenti

Suasana car free day di jalan Veteran Kota Serang, beberapa waktu lalu. Pemerintah Kota Serang berencana menghentikan sementara kegiatan tersebut.

SERANG – Walikota Serang Syafrudin mengaku kaget mendengar adanya pemberhentian car free day (CFD). Apalagi jika pemberhentian acara yang biasanya rutin dilaksanakan setiap Minggu itu lantaran soal anggaran.

Kekagetan itu disampaikan orang nomor satu di Ibukota Banten usai menghadiri Seba di Kawasan Kesultanan Banten, Selasa (18/6). “Saya juga agak heran CFD tidak dilaksanakan karenan anggaran tidak ada,” katanya.

Informasi pemberhentian itu diketahui dari surat yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada 14 Mei yang tersebar. Surat tersebut ditandatangani Ipyanto selaku kepala OPD.

Menurut Syafrudin, CFD yang biasa dilaksanakan di sepanjang Jalan Veteran sampai Alun-alun Kota Serang menjadi sarana hiburan dan olahraga warga. Lantaran itu, Syafrudin mengaku akan meminta OPD terkait untuk kembali menjalankannya.

“Ke depan di perubahan (APBD-P akan dianggarkan). Harus ada CFD lagi,” cetusnya.

Tidak hanya Walikota, Ketua DPRD Kota Serang Namin saat diminta komentar oleh awak media juga mengaku kaget. Dia mengatakan, akan segera melakukan pemanggilan OPD terkait untuk menanyakan secara langsung. “Kita kaget CFD itu tidak dilakukan dan tidak bisa dilaksanakan, kita akan undang OPD-nya meski anggaran tidak besar,” paparnya.

Menurutnya, sebagian besar masyarakat banyak memanfaatkan CFD untuk melakukan kegiatan olahraga. “Manfaatnya ada, seperti waktu tertentu bebas polusi dan ini ajang masyarakat adanya jalur yang tidak ada kendaraan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris DLH Kota Serang Tendian mengatakan, penghentian pelaksanaan pengendalian polusi udara dari sumber bergerak CFD di Kota Serang bukanlah semata-mata karena terbatasnya anggaran. Akan tetapi, karena belum adanya koordinasi yang tepat dengan OPD terkait. “CFD bukan dihentikan, tapi Bapak (Kepala DLH Ipyanto-red) ambil sikap karena tidak ada yang tanggung jawab. Padahal masing-masing OPD punya budjet, tapi selalu dibebankan kepada kita,” katanya.

Semestinya, lanjut Tendian, masing-masing OPD punya anggaran sendiri. Namun, semuanya justru meminta kepada DLH yang justru tidak menganggarkannya. “Tapi ketika di lapangan, OPD yang bersangkutan tersebut justru bertanya kepada koordinator yang dalam hal ini adalah DLH,” jelasnya.

Karena itu, pihaknya meminta kepada Asisten Daerah II Pemkot Serang untuk mengumpulkan semua OPD dan melakukan koordinasi lebih lanjut. “Tidak ada alasan untuk dihentikan (CFD). Ini hanya sementara agar jelas koordinasinya,” kata Tendian yang mengaku sedang di Bandung mengikuti open bidding. (ken/air/ira)