Walikota Serang Tolak Bantuan Keuangan, Sekda Banten: Kalau Nolak Pakai Surat Resmi

0
498 views
Sekda Provinsi Banten Ranta Soeharta.

SERANG – Sekda Banten Ranta Soeharta angkat bicara soal penolakan Pemkot Serang terhadap bantuan keuangan dari Pemprov Banten.  Menurutnya,  untuk melakukan penolakan,  Pemkot Serang harus melayangkan surat resmi ke Pemprov Banten.

“Kalau nolak itu harus pake surat resmi.  Idealnya seperti itu.  Tapi kalau alasannya kecil dan enggak  sesuai harapan,  mungkin Pak Walikota belum lihat detail programnya,” ujar Ranta di Pendopo Gubernur Banten KP3B,  Jumat (3/2). Ranta sendiri mengaku belum mengetahui alasan Pemkot Serang menolak bantuan keuangan.

Seperti yang diberitakan Radar Banten Online,  Pemkot Serang menolak bantuan keuangan tahun 2017 dari Pemprov Banten sebesar Rp32 miliar.  “Angka itu jauh dari harapan Pemkot yang mengajukan bantuan sekitar Rp 180 miliar. Kami anggap apa yang kami harapkan untuk masyarakat Kota Serang tak jadi perhatian mereka. Padahal Pemkot tak minta berlebihan, kalaupun harus turun dari bantuan tahun sebelumnya tak masalah jika turun sedikit. Jadi ini kebijakan Pemkot untuk tidak menggunakan banprov tersebut. Ya kami menolak anggaran itu,” ujar Walikota Serang Tb Haeru Jaman

Jaman mengungkapkan, ketika daerah mengusulkan untuk pembangunan daerah itu butuh sinergitas semua pihak, butuh bantuan semua pihak. Pemkot juga masih butuh bantuan pemerintah pusat, provinsi. Oleh karena itu, Pemkot mengusulkan bantuan anggaran ke provinsi Rp139 miliar untuk program kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan penataan Banten Lama yang membutuhkan Rp41 miliar. Tapi ternyata realisasinya tidak mencapai setengah dari pengajuan.

“Entah itu kebijakan dari pemerintahnya atau kebijakan Dewan. Tadinya banprov Pemkot hanya Rp25 miliar, tapi kemudian berubah jadi Rp 32 miliar. Angka itu dengan tahun lalu tidak sampai setengahnya, ini kok turun drastis. Sementara Kota Serang kan ibu kota provinsi yang harus dapat perhatian juga, jadi wajar kami seperti ini. Kami harap ingin ada pemerataan dalam banprov ini. Kami tahu pasti semua kabupaten kota membutuhkan bantuan itu untuk masyarakat,” tuturnya. (Bayu)