Warga Bisa Mudik, Asal Izin Polisi

Dirjen Hubdar Budi Setiyadi (tiga dari kiri) bersama Kapolda Banten Inspektur Jenderal Polisi Agung Sabar Santoso (dua dari kiri) usai menggelar pertemuan di Mapolda Banten, Selasa (28/4).

SERANG – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih membolehkan warga yang ingin mudik. Syaratnya, pemudik harus mendapat izin dari kepolisian.

“Arahan Pak Presiden, bahwa untuk yang mudik jika telah melewati check poin masih diizinkan. Dengan catatan yang memberikan izin dari pihak kepolisan, diskresi kepolisan,” kata Dirjen Hubdar Budi Setiyadi kepada awak media usai bertemu dengan Kapolda Banten Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Agung Sabar Santoso di Mapolda Banten, Selasa (28/4).

Kemenhub juga memberikan kelonggaran kepada pengguna transportasi di wilayah Zona Merah agar bisa keluar daerah ditengah pandemi corona atau Covid- 19. Tetapi, lagi-lagi pengguna transportasi tersebut harus mendapat izin dan lolos dari check point kepolisian. “Tadi sudah sampaikan lagi dengan pak Kapolda dan pak Waka Polda dan saya langsung komunikasi dengan bu Ira (Ira Puspadewi, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry-red). Sesuai dengan petunjuk Pak BKS (Budi Karya Sumadi – Kemenhub-red), jadi memang fleksibikitas di lapangan sangat tergantung dengan diskresi kepolisan,” kata Budi.

Pemudik yang masih diperbolehkan tersebut hanya untuk daerah yang berdekatan. Seperti, wilayah Bekasi dan Karawang. Meski Bekasi masuk dalam wilayah zona merah virus corona, warganya masih bisa masuk ke wilayah Karawang. “Banyak orang Bekasi kerja di Karawang. Banyak orang Karawang kerja di Bekasi, nah seperti itulah orang yang diizinkan dan bisa lolos dari check poin. Sama dengan yang Merak-Bakaueni ini. karena ada sebagian masyarakat yang di Banten atau di Lampung punya bisnis di Banten. Dengan catatan kepentingan ekonomi dan bisnis kita izinkan. Namun. itu semua harus ada diskresi dari kepolisan,” ucap Budi.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Edy Sumardi mengaku sudah melaksanakan instruksi pemerintah terkait pencegahan penyebaran virus corona. Salah satunya, penyekatan kendaraan di wilayah melalui Pelabuhan Merak.

“Kami TNI Polri mendukung kebijakan pemerintah terkait larangan mudik lebaran, kita bersama intansi lainnya sudah melakukan koordinasi dan menyepakati langkah apa saja yang harus dilakukan,” kata Edy.

Edy memastikan tidak akan mengizinkan pemudik atau kendaraan yang akan menuju Pelabuhan Merak dari daerah zona merah. “Kita akan putarbalikan, kecuali kendaraan logistik, kesehatan, pengiriman bantuan pemerintah ini yang kita prioritaskan bahkan kita kawal ke tempat tujuan,” ujarnya,

Hingga kemarin, lebih dari 600 kendaraan telah dipaksa putar balik. “Untuk kendaraan sebanyak 612 kendaraan sudah kita putarbalikan,” tutur Edy. (mg05/nda)