Warga Demo Tolak Raperda Zonasi Pesisir

SERANG – Seratusan warga dari Kabupaten Serang dan Kota Cilegon menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur dan DPRD Banten menolak Rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) 2018-2038.

Aksi damai yang dilakukan warga mendapat dukungan dari aktivis mahasiswa dan pegiat lingkungan di Provinsi Banten. Dengan mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari Banten, seratusan warga yang didominasi nelayan datang ke Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) sekira pukul 10.30 WIB. Mereka meminta Gubernur Banten untuk memperjuangkan hak para nelayan.

Namun sayang, perjuangan para nelayan untuk menemui Gubernur Wahidin Halim tak kesampaian. Mereka hanya menyampaikan orasi di depan pintu gerbang Kantor Gubernur Banten yang dijaga ketat aparat kepolisian.

Gagal menemui Gubernur Banten, nelayan unjuk rasa di depan gedung DPRD Banten. Mereka sempat melakukan aksi teatrikal dengan membakar ikan hasil tangkapan nelayan, di depan pintu masuk DPRD Banten.

Unjuk asa puluhan nelayan menarik perhatian anggota DPRD Banten. Bahkan Ketua Komisi V Fitron Nur Ikhsan bersedia menerima perwakilan nelayan di ruang rapat Komisi V.

Kepada Fitron, perwakilan nelayan dan aktivis lingkungan menyampaikan aspirasinya. Intinya, selama raperda RZWP3K tidak berpihak pada wong cilik, para nelayan menolak raperda tersebur disahkan menjadi perda.

“Kami minta DPRD Banten tidak menyetujui raperda ini menjadi perda, sebab isi raperda ini hanya menguntungkan pihak industri, bukan para nelayan,” kata juru bicara nelayan Imron Nawawi saat menyampaikan aspirasinya, Senin (5/8).

Imron menambahkan, raperda inisiatif Pemprov Banten yang saat ini dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banten, tidak mencerminkan keadilan bagi para nelayan. Kami menolak raperda ini, kami minta DPRD Banten meninjau ulang isinya,” tegas Imron.

Menanggapi aspirasi nelayan, Fitron mengaku akan menindaklanjutinya. Menurutnya, tuntutan nelayan akan disampaikan dalam rapat pansus. “Saya kebetulan anggota pansus pengganti dari Fraksi Golkar. Nanti akan saya sampaikan aspirasi ini dalam rapat pansus,” katanya.

Fitron menegaskan, dirinya mendukung penolakan nelayan bila isi raperda tidak pro terhadap wong cilik. “Kalau saat ini raperda dinilai tidak melindungi nelayan, saya sepakat raperda ditinjau ulang. Prinsipnya, selama raperda tidak berpihak pada nelayan, pansus akan membongkar ulang draf raperda,” tuturnya.

Usai audiensi, Fitron bersedia menemui para nelayan yang menggelar aksi di depan gedung dewan. Dihadapan warga, Fitron berjanji akan memperjuangkan hak-hak nelayan. “Negara tidak boleh kalah oleh korporasi, dan yang punya negara adalah rakyat. Kalau rakyat menginginkan raperda ini dibongkar ulang atau dibatalkan, mengapa DPRD harus semangat melanjutkan pembahasan raperda ini,” tegas Fitron. (Deni S)